Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 146
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy
menyampaikan terima kasih kepada Kemnaker, khususnya Menaker Ida Fauziyah, yang telah
berinisiatif melakukan langkah-langkah yang konkret untuk memberikan perhatian yang
sungguh-sungguh terhadap angkatan kerja penyandang [disabilitas](meski "").
"Mudah-mudahan langkah yang sangat terpuji ini, langkah yang luar biasa ini betul-betul
memberikan nilai tambah, memberikan sentuhan yang positif, yang mencerhakan, memberikan
harapan yang cerah kepada angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia," kata Muhadjir
Effendy.
MenkoPMK Muhadjir mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak sangat signifikan di
semua lapisan massyarakat, termasuk para penyandang disabaliitas, terutama pada aspek
kesehatan, sosial, dan ekonomi.
Berbagai dampak dialami penyandang disabilitas, seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan
usaha, dan kehidupannya yang harus berubah dan beradaptasi dengan situasi yang baru.
"Untuk itu, di tengah kondisi pandemi yang belum usai ini, yang berlangsung sejak bulan Maret
2020, selain fokus pada aspek kesehatan dan sosial, pemerintah juga berupaya agar fokus pada
strategi ekonomi, termasuk ekonomi penyandang disabilitas," ucapnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan pada 13 Oktober 2020
oleh presiden menandai salah satu langkah penting terkait komitmen negara untuk
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan
bernegara atas dasar persamaan hak.
"PP Nomor 60 Tahun 2020 tersebut diperlukan untuk memberikan dasar pijak yang lebih
implementatif kepada pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota untuk
memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas, melalui penguatan tugas dan fungsi dinas
yang menyelenggarakan layanan bidang ketenagakerjaan," kata Menaker.
Oleh karena itu, pelayanan dinas ketenagakerjaan di kabupaten dan kota merupakan garda
layanan terdepan yang bersentuhan langsung dengan urusan ketenagakerjaan di daerah.
"Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan perlu mendorong dan mengingatkan semua pihak,
terutama para pengambil kebijakan di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, terhadap
nilai penting untuk segera mengimplementasikan layanan disabilitas dalam bidang
ketenagakerjaan," katanya.
Terkait dengan langkah tersebut, pihaknya telah menyiapkan pedoman penyelenggaraan ULD
melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, telah ditetapkan pada 30
November 2020 dan diundangkan pada 3 Desember 2020 bertepatan dengan peringatan Hari
Disabilitas Internasional.
Selain peluncuran, Kemnaker juga memberikan penghargaan kepada enam perusahaan yang
telah mempekerjakan penyandang disabilitas.
Keenam perusahaan itu ialah PT. Chang Shin Indonesia, Kabupaten Karawang; PT. Subang
Autocomp Indonesia (SUAI), Kabupaten Subang; PT. Pungkook Indonesia One, Kabupaten
Grobogan, Provinsi Jawa Tengah; PT. Indomarco Prismatama, Provinsi DKI Jakarta; PT. Mega
Andalan Kalasan, Provinsi DIY; dan PT. Starcam Apparel Indonesia, Kabupaten Jepara, Provinsi
Jawa Tengah.
145
