Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 192
Hal itu disampaikan oleh Menaker Ida di Jakarta, Selasa, dalam peluncuran Unit Layanan
Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan yang merupakan implementasi dari Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 13
Oktober 2020.
"Pengesahan PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan, sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 55, Undang-undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas, diperlukan untuk memberikan dasar pijak yang lebih
implementatif kepada pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota untuk
memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas," kata Menaker dalam sambutan virtual di
acara peluncuran tersebut.
Hal itu, tegas Ida, bisa dilakukan dengan penguatan tugas dan fungsi dinas ketenagakerjaan,
yang merupakan garda layanan terdepan yang berurusan langsung dengan isu ketenagakerjaan
di daerah.
"Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini, Kementerian Ketenagakerjaan perlu mendorong dan
mengingatkan semua pihak, terutama para pengambil kebijakan di pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota, terhadap nilai penting untuk segera mengimplementasikan layanan disabilitas
dalam bidang ketenagakerjaan ini," kata Ida.
Untuk membantu implementasi tersebut, Kemnaker telah menyiapkan pedoman
penyelenggaraan melalui Peraturan Menaker Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
Permenaker itu ditetapkan 30 November 2020 dan diundangkan tanggal 3 Desember 2020
bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional.
Menurut data Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Kemnaker mencatat per Januari 2020 terdapat 546
perusahaan memperkerjakan penyandang disabilitas sebanyak 4.508 orang, dari total tenaga
kerja 538.518 orang.
.
191
