Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 197
Judul KSPI Ancam Gelar Mogok Kerja Nasional jika Ada Kejanggalan Proses
Uji Materi UU Cipta Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/12/15/15411561/kspi-ancam-
gelar-mogok-kerja-nasional-jika-ada-kejanggalan-proses-uji-materi
Jurnalis Haryanti Puspa Sari
Tanggal 2020-12-15 15:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Bilamana dalam proses-proses itu kita temukan kejanggalan,
tiga hakim dari (pilihan) DPR, tiga hakim dari (pilihan) pemerintah ada keberpihakan terhadap
pembuat UU dalam hal ini DPR dan pemerintah, tidak berpihak pada rasa keadilan, kami tentu
akan melakukan mogok kerja nasional
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Bilamana itu berjalan dengan baik dan tuntutan buruh
dikabulkan, maka mogok nasional tidak akan dilakukan
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Mogok nasional kami akan lakukan dengan melihat
perkembangan proses JR di MK dulu. Kita akan aksi terus di DPR, kan boleh meminta DPR
melakukan revisi UU Cipta Kerja
Ringkasan
JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
pihaknya akan melakukan mogok kerja nasional, jika terdapat kejanggalan dalam proses uji
materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di
Mahkamah Konstitusi (MK).
KSPI ANCAM GELAR MOGOK KERJA NASIONAL JIKA ADA KEJANGGALAN PROSES
UJI MATERI UU CIPTA KERJA
JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
pihaknya akan melakukan mogok kerja nasional, jika terdapat kejanggalan dalam proses uji
materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di
Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bilamana dalam proses-proses itu kita temukan kejanggalan, tiga hakim dari (pilihan) DPR, tiga
hakim dari (pilihan) pemerintah ada keberpihakan terhadap pembuat UU dalam hal ini DPR dan
196
