Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 198
pemerintah, tidak berpihak pada rasa keadilan, kami tentu akan melakukan mogok kerja
nasional," kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (15/12/2020).
"Bilamana itu berjalan dengan baik dan tuntutan buruh dikabulkan, maka mogok nasional tidak
akan dilakukan," ucapnya.
Said juga mengatakan, selain melakukan judicial review di MK, pihaknya akan terus mendorong
DPR untuk melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja.
"Mogok nasional kami akan lakukan dengan melihat perkembangan proses JR di MK dulu. Kita
akan aksi terus di DPR, kan boleh meminta DPR melakukan revisi UU Cipta Kerja," pungkasnya.
Adapun terkait judicial review UU Cipta Kerja ke MK, KSPI menggugat 12 isu utama terkait klaster
ketenagakerjaan yaitu lembaga pelatihan pekerja, pelaksanaan penempatan tenaga kerja,
tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), Kemudian, pekerja alih daya
(outsourcing), waktu kerja, cuti, upah dan upah minimum, pemutusan hubungan kerja (PHK),
pesangon, penghapusan sanksi pidana dan jaminan sosial.
197
