Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 215
"Nanti Satgas Covid provinsi akan mendiskusikan hal tersebut. Karena masalah Covid melibatkan
berbagai SKPD," kata Andri kepada wartawan, Selasa (15/12/2020).
Pengetatan kebijakan WFH ini diminta oleh Luhut dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19
secara virtual yang digelar bersama Pemprov Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan DKI Jakarta,
pada Senin (14/12) kemarin.
Luhut meminta kepada Gubernur DKI Anies Baswedan untuk memperketat WFH sebesar 75
persen di ibu kota. Sementara pegawai yang bekerja di kantor diminta hanya 25 persen.
Hal itu dilakukan agar meminimalisir jumlah orang berkumpul pada saat libur natal dan tahun
baru. Mengingat, terjadi peningkatan kasus signifikan pascalibur panjang pada akhir Oktober
lalu.
"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga
pukul 19:00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat
hiburan," ucap Luhut seperti dikutip Tribunnews.com dari situs Kemenko Maritim dan Investasi,
maritim.go.id.
Implementasi kebijakan pengetatan ini akan efektif diberlakukan pada tanggal 18 Desember
2020 - 8 Januari 2021.
214
