Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020

Judul Menaker Dorong Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
Nama Media Media Indonesia
Newstrend ULD Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg10
Jurnalis E-3
Tanggal 2020-12-16 04:08:00
Ukuran 115x184mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 46.920.000

News Value Rp 140.760.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengesahan PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 55
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. diperlukan untuk
memberikan dasar pijak yang lebih implementatif kepada pemerintah, pemerintah daerah,
provinsi, dan kabupaten/kota untuk memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini,
Kementerian Ketenagakerjaan perlu mendorong dan mengingatkan semua pihak, terutama para
pengambil kebijakan di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terhadap nilai penting untuk
segera mengimplementasikan layanan disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan ini

Ringkasan

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong pemerintah daerah segera
mengimplementasikan unit pelayanan disabilitas bidang ketenagakerjaan sebab dinas
ketenagakerjaan adalah garda terdepan pelayanan ketenagakerjaan di daerah.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Ida di Jakarta, kemarin, dalam peluncuran Unit Layanan
Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan yang merupakan implementasi dari Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober
2020.

MENAKER DORONG LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong pemerintah daerah segera
mengimplementasikan unit pelayanan disabilitas bidang ketenagakerjaan sebab dinas
ketenagakerjaan adalah garda terdepan pelayanan ketenagakerjaan di daerah.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Ida di Jakarta, kemarin, dalam peluncuran Unit Layanan
Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan yang merupakan implementasi dari Peraturan

23