Page 273 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 273
KPSI AKAN GELAR DEMO DI MK UNTUK KAWAL SIDANG JUDICIAL REVIEW UU
CIPTA KERJA
Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan
menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi ( MK), Jakarta pada Rabu
(16/12/2020).
Said mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan dalam rangka mengawal sidang uji materi atau
judicial review ke-3 KSPI dan KSPSI Andi Gani terkait Omnibus Law UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja di MK.
"Pada tanggal 16 Desember besok pun kami akan aksi, jam 10.00-12.00 kami hanya aksi dua
jam, sidangnya jam 14.00 tetapi mulai di awal saja, biar ada pesan yang bisa disampaikan ke
hakim mahkamah konstitusi," kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Selasa
(15/12/2020).
Namun, menurut Said, menyampaikan aspirasi juga diperbolehkan dalam UUD 1945 terkait
menyampaikan pendapat di muka umum.
Oleh karena itu, ia mengatakan, aksi unjuk rasa hanya akan dihadiri 300 buruh dengan
menerapkan protokol kesehatan Covid-19 seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan
membawa hand sanitizer.
"Aksi bentuknya adalah aksi lapangan, jadi mungkin ratusan orang akan bersaksi di MK dengan
physical distancing jarak sampai 1,5 meter, kami janji itu, makanya jumlahnya hanya ratusan
300 orang buruh," ujar dia.
Said juga mengatakan, aksi serupa akan dilakukan di 25 provinsi dengan jumlah massa sekitar
200-300 orang dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
"Untuk ikut besok aksi virtual kalau yang tidak sempat yaitu Twitter @FSPMI_KSPI instagramnya
adalah @fspmi_kspi dan facebooknya adalah Suara FSPMI," ucap dia.
Lebih lanjut, Said mengatakan, dalam sidang ke-3 tersebut, KSPI sudah melakukan perbaikan
terkait legal standing dan pokok perkara sesuai yang saran yang disampaikan hakim pada sidang
kedua.
"Ada 69 Pasal di kluster ketenagakerjaan kita gugat. Kami rumuskan, diringkas lagi lah supaya
gampang dimengerti oleh buruh dan rakyat, kami sebutnya 12 isu yaitu UMK tidak perlu
bersyarat, UMKSK harus tetap ada, karyawan kontrak, outsourcing, pesangon, UPH, cuti, PHK,
Tenaga Kerja Asing, Penghapusan Sanksi Pidana, Jaminan Sosial, Waktu Kerja," ucap dia.
272
