Page 274 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 274

Judul               KSPI Sebut Hilangnya Upah Minimum Rugikan Buruh secara Konstitusi
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nasional.sindonews.com/read/268652/13/kspi-sebut-hilangnya-
                                    upah-minimum-rugikan-buruh-secara-konstitusi-1608009138
                Jurnalis            Fahmi Bahtiar
                Tanggal             2020-12-15 12:07:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
              (KSPSI) AGN akan menghadapi sidang ketiga judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun
              2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

              Kedua  konfederasi  mengklaim  sudah  memperbaiki  gugatan  berdasarkan  nasihat  hakim
              Mahkamah Konstitusi (MK).



              KSPI SEBUT HILANGNYA UPAH MINIMUM RUGIKAN BURUH SECARA KONSTITUSI

              JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
              Indonesia (KSPSI) AGN akan menghadapi sidang ketiga judicial review Undang-Undang Nomor
              11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

              Kedua  konfederasi  mengklaim  sudah  memperbaiki  gugatan  berdasarkan  nasihat  hakim
              Mahkamah Konstitusi (MK).


              Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan perbaikan yang dilakukan mengenai legal standing KSPI
              dan KSPSI AGN, serta pokok perkara. Dia mengklaim KSPI dan KSPSI AGN berhak mewakili
              buruh dalam judicial review karena tercantum di anggaran dasar dan rumah tangga, serta aturan
              organisasi.

              ( (  Said menerangkan batu ujinya adalah Pasal 28 D Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pada
              Pasal 28 D ayat 2 dinyatakan: setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan
              dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja.

              (cip).








                                                           273
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279