Page 275 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 275
Judul Buruh Gugat 69 Pasal Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215114836-92-
582266/buruh-gugat-69-pasal-klaster-ketenagakerjaan-uu-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-12-15 12:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kluster yang kami gugat di uji materiil adalah kluster
ketenagakerjaan, dari kluster itu ada 69 pasal yang kami gugat. dari 69 pasal itu kami rumuskan
diringkas lagi menjadi 12 isu
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Upah minimum kabupaten/kota bersifat opsional, jadi bisa
diadakan bisa juga ditiadakan oleh gubernur, dengan bahasa di UU Cipta Kerja gubernur dapat
menentukan UMK. Sedangkan UU Ketenagakerjaan yang lama, kata dapat tersebut tidak ada
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Kalau hanya upah minimum naik hanya berdasarkan inflasi itu
bukan naik, tapi hanya menyesuaikan harga barang tidak akan dicapai kehidupan yang layak
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Akibatnya, dalam satu perusahaan bisa saja 95 persen
menggunakan karyawan outsourcing
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kenapa kami persoalkan, sebab faktanya hari ini puluhan juta
orang kena PHK, jadi pesangon itu daya tahan buruh atau pekerja sehingga ketika kehilangan
pendapatan negara melindungi agar tidak absolut miskin
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Lalu, hal-hal yang terkait dengan jam kerja, lembur yang
ditambah membuat jam kerja jadi panjang. Memang dibayar lemburnya, tapi jam kerja jadi
panjang orang bisa cepat mati, apalagi kalau usia sudah tua, itu kan terjadi di Jepang
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) mengatakan para buruh menggugat 69 pasal
dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan sebanyak 69 pasal tersebut terangkum dalam 12 isu.
Gugatan judicial review atau uji materiil tersebut telah disampaikan pada Mahkamah Konstitusi.
274
