Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 58
Judul Pemda Didorong Terapkan Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
Nama Media republika.co.id
Newstrend ULD Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qle1qz487/pemda-didorong-terapkan-
layanan-disabilitas-ketenagakerjaan
Jurnalis Mas Alamil Huda
Tanggal 2020-12-15 22:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal itu untuk memenuhi hak bekerja bagi
penyandang disabilitas, melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan
layanan bidang ketenagakerjaan
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Untuk itu, di tengah kondisi pandemi yang belum usai ini, yang berlangsung
sejak bulan Maret 2020, selain fokus pada aspek kesehatan dan sosial, pemerintah juga berupaya
agar fokus pada strategi ekonomi, termasuk ekonomi penyandang disabilitas
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong pemerintah daerah (pemda) di
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera mengimplementasikan layanan disabilitas
dalam bidang ketenagakerjaan. Sebab, dinas ketenagakerjaan merupakan garda terdepan yang
bersentuhan langsung dengan urusan ketenagakerjaan di daerah.
PEMDA DIDORONG TERAPKAN LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong pemerintah daerah (pemda) di
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera mengimplementasikan layanan disabilitas
dalam bidang ketenagakerjaan. Sebab, dinas ketenagakerjaan merupakan garda terdepan yang
bersentuhan langsung dengan urusan ketenagakerjaan di daerah.
Ida mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan
Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan telah disahkan presiden. PP ini menandai salah satu langkah
penting terkait komitmen negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak
penyandang disabilitas dalam kehidupan bernegara atas dasar persamaan hak.
57
