Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 59
"Hal itu untuk memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas, melalui penguatan tugas dan
fungsi dinas yang menyelenggarakan layanan bidang ketenagakerjaan," kata dia saat peluncuran
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, di Jakarta, Selasa (15/12).
Menurut Ida, PP ini merupakan salah satu langkah penting terkait komitmen negara untuk
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan
bernegara atas dasar persamaan hak. Kemenaker perlu untuk mendorong dan mengingatkan
semua pihak, terutama para pengambil kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota.
Kemenaker juga telah menyiapkan pedoman penyelenggaraan unit layanan disabilitas sebagai
aturan turunan melalui Permenaker Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang telah diundangkan pada 3 Desember 2020
bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap langkah ini betul-betul memberikan nilai
tambah sekaligus memberikan harapan yang cerah kepada angkatan kerja penyandang
disabilitas di Indonesia.
Menurut Muhadjir, pandemi Covid-19 telah berdampak sangat signifikan di semua lapisan
masyarakat, termasuk para penyandang disabaliitas, terutama pada aspek kesehatan, sosial,
dan ekonomi. Berbagai dampak dialami penyandang disabilitas, seperti kehilangan pekerjaan,
kehilangan usaha, dan kehidupannya yang harus berubah dan beradaptasi dengan situasi yang
baru.
"Untuk itu, di tengah kondisi pandemi yang belum usai ini, yang berlangsung sejak bulan Maret
2020, selain fokus pada aspek kesehatan dan sosial, pemerintah juga berupaya agar fokus pada
strategi ekonomi, termasuk ekonomi penyandang disabilitas," ujar dia.
58
