Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 164
disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-sela
pertemuan G20.
Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral
itu adalah kerja sama terkait perlindungan sosial yang telah berakhir masa berlakunya.
Pemerintah Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan
evaluasi dan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut.
"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan
kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga
kerja," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah, dalam keterangan pers di
Catania, Italia, Jumat (25/6/2021).
Hal lain yang dibahas adalah rencana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor nurse
dan caregiver (perawat) ke Belanda.
Di sisi lain, Hindun mengatakan peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda
terbuka luas. Pasalnya, saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar
karena meningkatnya penduduk usia tua.
"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia
pada sektor kesehatan ( nurse dan caregiver )," katany.
Sementara itu, Staf Khusus Menaker, M. Reza Hafiz Akbar, mengatakan terkait dengan Presidensi
Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia
mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan Presidensi di tahun depan.
Pemerintah Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap 2 (dua) isu yaitu
sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna
mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program
pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial.
"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity,
di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia
bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua
pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," kata Reza.
Isu yang dibahas lainnya, kata Reza, terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang
menjadi salah satu isu prioritas Indonesia. Tercatat Kemnaker hingga tahun 2021 telah
mendirikan 2.127 BLK Komunitas guna peningkatan SDM Indonesia.
"Pemerintah Belanda akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam
pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial," kata Reza.
Dengan demikian, Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang
dapat dijalin antar kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud.
163
