Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 210
Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker 151/2020 dicabut
dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada
Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Meski mulai mengalami kenaikan, namun jumlah penempatan
PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi Pandemi Covid-19.
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelindungan bagi PMI
dan keluarganya yang meliputi pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik sebelum, selama,
dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan dan pemberdayaan ekonomi, Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diterima oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (24/6).
Pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait perlunya penguatan kebijakan pelindungan
PMI dan keluarga, terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada
masa pandemi dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara global serta selanjutnya untuk
mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan,"
tegas Airlangga.
Harus ada Roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang
menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pelatihan yang dapat
melengkapi kebutuhan pelatihan bagi CPMI agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di
luar negeri.
Pada kesempatan tersebut, BP2MI menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000
PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja.
“Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi,”
tutur Airlangga.
209
