Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

"Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan,"
ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (25/6/2021).

Airlangga menambahkan perlu dibuat roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan
masyarakat di daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Para calon
PMI mesti diberikan pelatihan yang dapat melengkapi kebutuhannya agar dapat meningkatkan
peluang sektor bekerja di luar negeri.

Pihak BP2MI menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 PMI telah
memanfaatkan Program Kartu Prakerja, untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dengan
begitu, mereka punya pilihan untuk bekerja di bidang pekerjaan yang mereka kuasai.

"Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi,"
sebut Airlangga.

Diungkapkannya, para PMI turut merasakan dampak besar dari pandemi COVID-19. Jumlah
penempatan PMI sepanjang 2020 berkurang signifikan hingga 59 persen, diikuti penurunan
remitansi sebesar 17 persen ketimbang tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut dipengaruhi pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan
Menaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI pada Maret 2020. Begitu
keadaan lebih kondusif, kebijakan tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker
294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Aturan
baru membuat jumlah penempatan PMI meningkat, namun tetap lebih rendah dibandingkan
masa sebelum pandemi.

Selain memberikan program pelatihan untuk calon PMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana
Program Kartu Prakerja juga telah berdiskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna
PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh
Indonesia.

Layanan pendampingan ini, ungkap Airlangga, diharapkan dapat mendorong Purna PMI atau PMI
yang telah berhenti bekerja di luar negeri untuk mengakses Program Kartu Prakerja, sehingga
mereka dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling, maupun upskilling. Hal itu
dianggap akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga
produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono Moegiarso, Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede dan Kepala Badan
Perlindungan Pekerja Migran Benny Rhamdani beserta pejabat BP2MI lainnya.

Lihat juga video 'Menlu Retno Minta Pemerintah Korsel Lindungi ABK WNI': [Gambas:Video
20detik]

211