Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 214

Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan pekerja migran
              di  beberapa  negara  pada  tahun  2020.  Hal  tersebut  berdampak  pada  penurunan  jumlah
              penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59 persen dan penurunan remitansi sebesar 17,5
              persen dibanding tahun 2019.

              Pada  Maret  2020,  pemberlakuan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  (Keputusan  Menaker)
              151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan jumlah penempatan
              PMI menurun.

              Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker 151/2020 dicabut
              dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020, tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada
              Adaptasi Masa Kebiasaan Baru.

              Meskipun  mulai  mengalami  kenaikan,  namun  jumlah  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
              ternyata masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi COVID-19.

              "  Concern  kita  adalah  pada  keberangkatan  dan  pulangnya  pekerja  migran.  Hal  ini  harus
              termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan,"
              kata Airlangga dalam keterangannya, Jumat (25/6).

              Menurut dia, harus ada roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di
              daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), dengan pelatihan yang
              dapat  melengkapi  kebutuhan  pelatihan  bagi  CPMI  agar  dapat  meningkatkan  peluang  sektor
              bekerja di luar negeri.

              Pada kesempatan tersebut, BP2MI menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000
              PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja.


              "Dengan  melalui  Prakerja,  CPMI  akan  lebih  berkualitas  dan  memiliki  nilai  lebih  tinggi,"  tutur
              Airlangga.

              Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program
              juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna PMI. BP2MI
              rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh Indonesia.

              Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses Program
              Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka, maupun.

              "Sehingga,  akan  membantu  mereka  untuk  mendapat  pekerjaan  baru  di  Indonesia,  menjaga
              produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan," ujarnya.

























                                                           213
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219