Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 92

Pada Maret 2020, pemerintah menghentikan penempatan PMI. Itu sesuai dengan Keputusan
              Menteri  Tenaga  Kerja  (Menaker)  151/2020.  Kebijakan  itu  lantas  diganti  dengan  Keputusan
              Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru.
              Mulai saat itu, PMI kembali diberangkatkan ke mancanegara.

              "Meski mulai mengalami kenaikan, jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibandingkan
              sebelum  terjadi  pandemi  Covid-19"  ujar  Menko  Perekonomian  Airlangga  Hartarto,  kemarin
              (25/6).

              Airlangga  sudah  berunding  dengan  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI)
              terkait perlindungan PMI dan keluarganya. Hal itu meliputi perlindungan hukum, ekonomi, dan
              sosial.  Baik  sebelum,  selama,  maupun  setelah  bekerja.  Itu  juga  mencakup  penempatan  dan
              pemberdayaan ekonomi. "Concern kita adalah keberangkatan dan pulangnya pekerja migran.
              Harus termonitor dan kita juga harus bisa meningkatkan kesiapan daerah," tegas Airlangga.

              Pemerintah perlu memiliki roadm-ap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat
              di daerah yang menjadi kantong calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Salah satunya adalah
              pelatihan  yang  akan  dapat  mencukupi  kebutuhan  CPMI.  Sekaligus  meningkatkan  peluang
              bekerja di luar negeri.

              BP2MI melaporkan, sepanjang tahun lalu, sekitar 120.000 PMI sudah memanfaatkan program
              kartu prakerja. "Dengan upskilling, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi "
              tutur Airlangga.

              Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan manajemen pelaksana program
              kartu prakerja membahas pelatihan untuk alumni atau angkatan purna-PMI. BP2MI rencananya
              membuka 92 titik layanan pendampingan bagi purna-PMI di seluruh Indonesia.

              Layanan  pendampingan  itu  dapat  mendorong  purna-PMI  untuk  mengakses  program  kartu
              prakerja.  Dengan  begitu,  purna-PMI  dapat  memperoleh  pelatihan  dalam  rangka  skilling,
              reskilling, maupun upskilling.

              "Selain  itu,  akan  membantu  mereka  untuk  mendapat  pekerjaan  baru  di  Indonesia,  menjaga
              produktivitas agar tidak jatuh menjadi penganggur pascapulang," jelasnya. (dee/cl9/hep)

































                                                           91
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97