Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 Januari 2021
P. 38

Pasalnya, dugaan korusi tersebut menimbulkan reaksi karena mengancam masa depan 50 juta
              buruh perserta di BPJS Ketenagakerjaan. "Saat ini nasib para buruh di Indonesia, termasuk di
              Jateng saat ini sedang dipertaruhkan. Kami mengutuk keras," katanya di Semarang, Rabu (27/1).

              Dugaan korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senilai Rp43
              Triliun saat ini sedang diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung).

              Isu dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Aulian, telah membuat resah para buruh,
              karena mengkhawatirkan dana-dana mereka, seperti dana pensiun nantinya tidak bisa cair.

              Dugaan tidak korupsi di BPJS Ketenagakerjaan yang nilainya mencapai Rp43 trilun ini sangat
              dasyat dan paling besar dibandingkan kasus korupsi lainnya, seperti bailout bank century senilai
              Rp6,7 trilun dan korupsi asuransi Jiwasraya Rp16,8 triliun.

              Nilai korupsi itu kalau di konversi ke gaji pekerja atau buruh dengan standar UMP ibu kota akan
              mampu menggaji sebanyak 10 juta orang pekerja.

              "Meski pihak BPJS Ketenagakerja mengklaim bahwa mereka dalam melakukan pengelolaan dana
              selalu  mengutamakan  aspek  kepatuhan  kehati  hatian  dan  tata  kelola  yang  baik  dalam
              menjalankan  investasi  tersebut,  tapi  ini  sudah  menimbulkan  spekulasi  dan  keresahan
              pekerja/buruh di Indonesia," ujarnya.

              Oleh  karenanya,  lanjut  Aulia,  KSPI  Jateng  berharap  kasus  ini  ditangani  dengan  transparan
              mengedepankan hukum yang berkeadilan jangan sampai dana masa depan milik 50 juta buruh
              yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan lenyap tanpa pertanggung jawaban.

              "Kami  mendukung  penuh  langkah  yang  diambil  Kejagung  dalam  penyidikan  kasus  dugaan
              adanya tidak pidana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan yang pontensi kerugian negara ditaksir
              mencapai Rp43 triliun," katanya.
              KSPI Jateng akan mengawal kasus ini sampai selesai termasuk dengan pengerahan masa di
              semua basis di daerah untuk mendatangi semua kantor-kantor cabang BPJS Ketenakerjaan di
              Jateng menanyakan triliunan uang buruh yang diduga dikorupsi.

              Reporter: Insetyonoto Editor: Rohmat Haryadi.
































                                                           37
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43