Page 126 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 126

Judul               Tuntut Revisi UMK 2022, Sejumlah Buruh Berpakaian Daster Long
                                    March dari Kendal ke Semarang
                Nama Media          ayosemarang.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-772247779/tuntut-
                                    revisi-umk-2022-sejumlah-buruh-berpakaian-daster-long-march-dari-
                                    kendal-ke-semarang
                Jurnalis            Edi Prayitno
                Tanggal             2021-12-23 19:21:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif


              Narasumber

              negative - Ahmad Zaenudin (Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,
              Energi, Pertambangan (DPD FSPKEP) Jawa Tengah) Tidak dibenarkan, menerbitkan peraturan
              pelaksana baru (SK Gubernur-red) yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
              2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020
              yang dibacakan pada tanggal 25 November 2021

              positive - Ahmad Zainudin (Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,
              Energi,  Pertambangan  (DPD  FSPKEP)  Jawa  Tengah)  Bapak  Ganjar Pranowo, kami  nilai  telah
              nekat menetapkan Upah Minimum Kabupaten atau Kota UMK 2022 dengan menggunakan dasar
              Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, yang notabene sebagai
              peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
              negative - Ahmad Zaenudin (Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,
              Energi, Pertambangan (DPD FSPKEP) Jawa Tengah) Secara a contrario, dapat dikatakan apabila
              Gubernur  Jawa  Tengah  tidak  mencabut  Surat  Keputusan  tersebut,  maka  Gubernur  dapat
              dianggap  mengabaikan  atau  bahkan  melanggar  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  yang  sama
              artinya dengan melanggar konstitusi sebagai the supreme law of the land

              neutral - Ahmad Zaenudin (Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,
              Energi, Pertambangan (DPD FSPKEP) Jawa Tengah) Berkaitan dengan kebrutalan Gubernur Jawa
              Tengah tersebut, bahwa saya Ahmad Zainudin anggota FSPKEP KSPI Kota Semarang bermaksud
              akan melakukan aksi long march berdaster, jalan kaki dari Kendal ke Kantor Gubernuran dengan
              mengenakan daster

              positive - Ahmad Zainudin (Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,
              Energi,  Pertambangan  (DPD  FSPKEP)  Jawa  Tengah)  Atau  setidaknya  mengembalikan
              rekomendasi kepada Bupati/Wali Kota untuk dilakukan rekomendasi ulang




                                                           125
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131