Page 127 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 127
Ringkasan
Dinilai memaksakan dalam menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten, UMK 2022, dua
buruh melakukan aksi berjalan kaki ke Semarang untuk menemui Gubernur Ganjar Pranowo.
Keduanya mengenakan daster dan poster berjalan kaki dari Kendal dengan rute Alun-Alun Kota
Kendal, Kaliwungu, Mangkang, Krapyak, Bundaran Kali Banteng, Karang Ayu, Jembatan Banjir
Kanal, Pasar Bulu, kemudian melewati Bunderan Tugu Muda, Simpang Lima dan berakhir di
Kantor Gubernur Jawa Tengah.
TUNTUT REVISI UMK 2022, SEJUMLAH BURUH BERPAKAIAN DASTER LONG MARCH
DARI KENDAL KE SEMARANG
Dinilai memaksakan dalam menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten, UMK 2022, dua
buruh melakukan aksi berjalan kaki ke Semarang untuk menemui Gubernur Ganjar Pranowo.
Keduanya mengenakan daster dan poster berjalan kaki dari Kendal dengan rute Alun-Alun Kota
Kendal, Kaliwungu, Mangkang, Krapyak, Bundaran Kali Banteng, Karang Ayu, Jembatan Banjir
Kanal, Pasar Bulu, kemudian melewati Bunderan Tugu Muda, Simpang Lima dan berakhir di
Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan (DPD
FSPKEP) Jawa Tengah, Ahmad Zainudin mengatakan, long march dilakukan untuk untuk
menyampaikan tuntutan kepada Gubernur Ganjar Pranowo, agar merekomendasi kepada Bupati
/ Wali Kota untuk dilakukan rekomendasi ulang terkait dengan keberadaan UU Nomor 11 Tahun
2020.
Menurutnya, undang-undangan tersebut sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.
Ahmad Zaenudin dan teman-temannya meminta kepada Gubernur, untuk menangguhkan segala
tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.
"Tidak dibenarkan, menerbitkan peraturan pelaksana baru (SK Gubernur-red) yang berkaitan
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana tercantum
dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada tanggal 25 November 2021,"
terangnya sebelum berjalan kaki Kamis 23 desember 2021.
Selain itu dirinya menegaskan, bahwa melalui SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun
2021 tentang upah minimum pada 35 kabupatenkKota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Tertanggal 30 November 2021, Gubernur Ganjar Pranowo dinilainya telah nekat.
"Bapak Ganjar Pranowo, kami nilai telah nekat menetapkan Upah Minimum Kabupaten atau Kota
UMK 2022 dengan menggunakan dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang pengupahan, yang notabene sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," tegas Ahmad Zainudin.
Dengan demikian, menurutnya, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021
tentang upah minimum pada 35 Kabupaten danKota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022
tertanggal 30 November 2021, masuk ke dalam kategori tindakan yang dilarang oleh putusan
MK Nomor 91/PUUXVIII/2020.
"Secara a contrario, dapat dikatakan apabila Gubernur Jawa Tengah tidak mencabut Surat
Keputusan tersebut, maka Gubernur dapat dianggap mengabaikan atau bahkan melanggar
126
