Page 122 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 122
ini akan menarik minat dunia untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya investasi dalam
pembangunan SDM," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Kamis (23/12/2021).
PEMERINTAH KEMBANGKAN SDM DEMI GENJOT EKONOMI, INI PR-NYA
Pembangunan sumber daya manusia adalah salah satu isu yang tengah diprioritaskan
pemerintah. Sumber daya manusia dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam
perekonomian.
Pasalnya, sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten bisa meningkatkan daya saing
di berbagai aspek, yang pada akhirnya bisa meningkatkan ekonomi nasional.
"Oleh karenanya, potensi SDM ini harus ditonjolkan kepada dunia. Harapannya, potensi ini akan
menarik minat dunia untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya investasi dalam pembangunan
SDM," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Kamis (23/12/2021).
Ida mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemeirntgah adalah pemenuhan
hak bagi tenaga kerja disabilitas. Dia mengharapkan, semua pihak, khususnya dunia usaha,
harus berkomitmen untuk memberikan akses dan kesempatan kerja bagi disabilitas.
"Kita juga harus terus meningkatkan kesadaran bahwa isu hak penyandang disabilitas
merupakan isu lintas sektor yang penanganannya memerlukan kerjasama dan kolaborasi antar
pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta, baik di pusat maupun di daerah,"
tandasnya.
Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas, membangun infrastruktur yang makin akomodatif untuk
menciptakan lingkungan yang aksesibel bagi disabilitas, sehingga memungkinkan mereka
mengakses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.
Penting pula untuk menyertakan keberpihakan akan isu ketenagakerjaan inklusif ini dalam setiap
program dan kebijakan melalui 9 (sembilan) lompatan kementerian ketenagakerjaan.
Hal ini mengingatkan bahwa isu disabilitas telah menjadi isu yang terus dikedepankan dalam
tata kehidupan bernegara dalam seluruh forum kerjasama regional maupun internasional,
seperti, PBB, G-20, Asia Pacific, maupun ASEAN.
"Salah satunya upaya yang telah dilakukan adalah penguatan komitmen melalu Nota
Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN yang telah
ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2020, untuk menyelenggarakan pelatihan kerja dan
penempatan kerja pada Badan Usaha Milik Negara," ungkapnya Kemnaker sendiri telah
mendapatkan dukungan komitmen kuat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditandai dengan
terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, kepada Gubernur dan
Bupati/Walikota di seluruh Indonesia tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan melalui Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Surat Edaran ini merupakan dukungan strategis Kementerian Dalam Negeri yang diperlukan
untuk mempercepat penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan
oleh pemerintah daerah. ULD Bidang Ketenagakerjaan merupakan unit layanan yang
memberikan layanan ketenagakerjaan inklusif bagi tenaga kerja maupun pemberi kerja yang
mempekerjakan penyandang disabilitas.
121
