Page 131 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 131

Judul               Tak Ikutan Revisi UMP, Gubernur Banten Tegaskan Tetap Patuh Pada
                                    PP Pengupahan
                Nama Media          teropongsenayan.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         http://www.teropongsenayan.com/126564-tak-ikutan-revisi-ump-
                                    gubernur-banten-tegaskan-tetap-patuh-pada-pp-pengupahan
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-23 19:08:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Saya patuh terhadap aturan yang berlaku, dan
              tidak akan merevisi keputusan selama tidak ada instruksi dari pemerintah pusat, dan sampai
              saat ini tidak ada instruksi revisi dari pemerintah pusat

              neutral  -  Wahidin  Halim  (Gubernur  Banten)  Kita  masih  menuntut  (kenaikan  UMK  2022)  5,4
              persen. Dengan dasar pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional
              negative - Intan Indria Dewi (Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten) paparnya. Ia
              memita, Gubernur Banten tidak berpatokan PP 36, karena ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus
              jadi pertimbangan

              neutral - Intan Indria Dewi (Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten) Bisa mencontoh
              DKI Jakarta, Gubernur Sumatera Barat yang (dalam menetapkan UMK) tidak berpatokan pada
              PP 36



              Ringkasan

              Gubernur  Banten  Wahidin  Halim,  menegaskan  Pemerintah  Provinsi  Banten  tetap patuh pada
              Peraturan  Pemerintah  tentang  Pengupahan  walaupun  telah  didesak  kaum  buruh  untuk
              melakukan revisi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
              2022, seperti yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta.



              TAK IKUTAN REVISI UMP, GUBERNUR BANTEN TEGASKAN TETAP PATUH PADA PP
              PENGUPAHAN

              Gubernur  Banten  Wahidin  Halim,  menegaskan  Pemerintah  Provinsi  Banten  tetap patuh pada
              Peraturan  Pemerintah  tentang  Pengupahan  walaupun  telah  didesak  kaum  buruh  untuk


                                                           130
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136