Page 182 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

"Iya benar (dicopot) sudah resmi, SK-nya sudah ditandatangani gubernur hari ini dengan nomor
821.2/Kep.221/BKD," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin saat
dihubungi Kompas.com. Kamis (23/12/2021).

Dikatakan Komarudin, Agus dicopot karena ada indikasi dan dugaan tidak menjalankan tugas
fungsi Satpol PP untuk mengamankan kantor dan ruangan Gubernur Banten.

"Atas kejadian demo buruh yang kemarin yang menduduki Kantor Gubernur, ini bukan soal
demonya. Tapi, soal bagaimana mengamankan gedung atau tempat yang dianggap tidak boleh
dilakukan demo," ujar Komarudin.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Gubernur Banten menunjuk Sekertaris Satpol PP Massaputro
Delly sebagai pelaksana tugas harian (Plh) Kasatpol PP.

Sedangkan Agus, tetap ditempatkan di Satpol PP tapi tidak memiliki jabatan.
Dijelaskan Komarudin, Agus juga akan dilakukan pemeriksaan oleh tim yang ditunjuk Gubernur.

"Agus akan dibebastugaskan tergantung proses pemeriksaan. Kita ingin melihat kejadiannya
seperti apa, cari keterangan dari berbagai pihak. Supaya nanti keputusan tetapnya adil bagi
semua," jelasnya.

Diketahui, aksi unjuk rasa serikat buruh dan pekerja dilakukan untuk menuntut adanya revisi
besaran UMK di Provnsi Banten tahun 2022.

Buruh berunjuk rasa dengan cara berorasi hingha menutup jalan di depan Kantor Gubernur
Banten di Kawasa Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang.

Saat aksi, buruh berhasil menjebol pintu gerbang dan portal hingga masuk ke dalam ruang kerja
Gubernur Banten.

Saat di dalam ruangan, satu persatu melakukan aksi duduk di kursi kerja Gubernur bergaya bak
seorang pimpinan dan diabadikan menggunakan gawai oleh rekannya.

Tak hanya itu, buruh pun mengambil air minum dari dalam lemari pendingin yang berada di
dalam ruang kerja Gubernur.
Saat di ruang kerja, tak terlihat petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisan yang mencoba
menghadang para buruh yang bebas beraktifitas di ruang kerja orang nomor satu di Provinsi
Banten itu.

181