Page 183 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

Judul Ridwan Kamil Sebut Dirinya Tak Punya Power Tetapkan UMK, Ini
Sebabnya
Nama Media viva.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/nasional/1434627-ridwan-kamil-sebut-
dirinya-tak-punya-power-tetapkan-umk-ini-sebabnya
Jurnalis Bayu Nugraha
Tanggal 2021-12-23 16:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ridwan Kamil (gubernur jawa barat) Saya terima perwakilan buruh, saya sampaikan
bahwa di UU Omnibus Law ini kepala daerah di luar DKI, tidak punya kewenangan mengubah
UMK, kira - kira begitu

negative - Ridwan Kamil (gubernur jawa barat) Karena rumusnya ditentukan pusat termasuk
kalau ada upaya - upaya berbeda sudah ada penegasan dari Mendagri tidak boleh dilakukan
karena tidak ada kewenangannya

neutral - Ridwan Kamil (gubernur jawa barat) Kalau sudah lewat satu tahun masih kosong
regulasinya, sehingga saya menawarkan mendingan kita obrolin 90 persen buruh itu fokusnya
dicara menghitung upah setelah satu tahun, sehingga mayoritas akan mendapat keadilan lebih
baik ketimbang sekarang

neutral - Ridwan Kamil (gubernur jawa barat) Sehingga usulan saya ya sudah tahun depan tidak
perlu ada usulan UMK dari bawah ditetapkan aja oleh pusat, tapi ke buruh saya sampaikan UMK
itu hanya untuk pekerja yang belum satu tahun

negative - Ridwan Kamil (gubernur jawa barat) Memaksa kita yang tidak punya kewenangan,
tugas Gubernur itu kan hanya menetapkan tidak mengkoreksi, kalau kata Bupatinya A, kita ketok
palunya A, lebih kaya tukang pos dalam posisi Omnibus Law

Ringkasan

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membuka dialog dengan perwakilan buruh Jawa Barat
terkait keadilan penetapan upah minimum kota/kabupaten ( UMK ) berdasarkan Undang -
undang Omnibus Law. Menurutnya, penetapan UMK sepenuhnya berada di kewenangan Bupati
dan Wali Kota. Lanjut Ridwan, mengacu pada Omnibus Law, Gubernur yang berwenang
mengatur pengupahan hanya Gubernur DKI Jakarta. "Saya terima perwakilan buruh, saya

182