Page 184 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

sampaikan bahwa di UU Omnibus Law ini kepala daerah di luar DKI, tidak punya kewenangan
mengubah UMK, kira - kira begitu," ujar Ridwan Kamil di Bandung, Kamis 23 Desember 2021.

RIDWAN KAMIL SEBUT DIRINYA TAK PUNYA POWER TETAPKAN UMK, INI
SEBABNYA

VIVA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membuka dialog dengan perwakilan buruh Jawa
Barat terkait keadilan penetapan upah minimum kota/kabupaten ( UMK ) berdasarkan Undang -
undang Omnibus Law. Menurutnya, penetapan UMK sepenuhnya berada di kewenangan Bupati
dan Wali Kota.

Lanjut Ridwan, mengacu pada Omnibus Law, Gubernur yang berwenang mengatur pengupahan
hanya Gubernur DKI Jakarta.
"Saya terima perwakilan buruh, saya sampaikan bahwa di UU Omnibus Law ini kepala daerah di
luar DKI, tidak punya kewenangan mengubah UMK, kira - kira begitu," ujar Ridwan Kamil di
Bandung, Kamis 23 Desember 2021.

Ridwan memastikan kepada buruh bahwa dalam Omnibus Law peran Gubernur Jawa Barat
dalam merumus UMK, tidak ada. "Karena rumusnya ditentukan pusat termasuk kalau ada upaya
- upaya berbeda sudah ada penegasan dari Mendagri tidak boleh dilakukan karena tidak ada
kewenangannya," katanya.
Dengan situasi itu, Ridwan Kamil menawarkan solusi bagi para buruh yang bekerja sudah lebih
dari satu tahun agar mendapat kesetaraan dalam kenaikan UMK pertahunnya.

"Kalau sudah lewat satu tahun masih kosong regulasinya, sehingga saya menawarkan
mendingan kita obrolin 90 persen buruh itu fokusnya dicara menghitung upah setelah satu tahun,
sehingga mayoritas akan mendapat keadilan lebih baik ketimbang sekarang," katanya.

"Sehingga usulan saya ya sudah tahun depan tidak perlu ada usulan UMK dari bawah ditetapkan
aja oleh pusat, tapi ke buruh saya sampaikan UMK itu hanya untuk pekerja yang belum satu
tahun," tambahnya.

Ridwan Kamil memastikan, kewenangan penuh pada Omnibus Law untuk penetapan UMK ada
di ranah Bupati dan Wali Kota. Jadi, lanjut Ridwan, salah kaprah jika buruh terus menekan
Gubernur agar merumuskan UMK.

"Memaksa kita yang tidak punya kewenangan, tugas Gubernur itu kan hanya menetapkan tidak
mengkoreksi, kalau kata Bupatinya A, kita ketok palunya A, lebih kaya tukang pos dalam posisi
Omnibus Law," terangnya.

183