Page 188 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 188
Judul Pengawas Ketenagakerjaan Diminta Kawal Pelaksanaan UMP di Daerah
Nama Media bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211223/12/1481094/pengawas-
ketenagakerjaan-diminta-kawal-pelaksanaan-ump-di-daerah
Jurnalis Nyoman Ary Wahyudi
Tanggal 2021-12-23 15:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui pertemuan Rakor Pengawasan ini
diharapkan menjadi sharing yang bermanfaat bagi teman-teman di provinsi sebagai ujung
tombak dalam pelaksanaan pengawasan dan menjaga keberlangsungan berusaha dan bekerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kedua hal ini harus berjalan seiring sejalan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upaya-upaya pembinaan harus lebih
dikedepankan dengan tidak meninggalkan penindakan hukum sebagai langkah terakhir
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan) [Diikuti
oleh daerah lain]itu yang kami khawatirkan dan sudah ada satu provinsi lain yang mengikuti.
Silahkan dicek sendiri, tetapi sudah ada. Itulah impilikasi yang kami khawatirkan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pengawas ketenagakerjaan mengawal
pelaksanaan upah minimum provinsi ( UMP ) di setiap daerah. Ida mengatakan pengawas
ketenagakerjaan memiliki peran sentral untuk mengawasi kepatuhan implementasi peraturan
perundangan terkait dengan upah minimum. Ida meminta pengawas ketenagakerjaan
memastikan langkah antisipatif dalam memastikan perlindungan terhadap hak pekerja,
khususnya hak upah sesuai dengan ketentuan upah minimum.
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIMINTA KAWAL PELAKSANAAN UMP DI DAERAH
JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pengawas ketenagakerjaan
mengawal pelaksanaan upah minimum provinsi ( UMP ) di setiap daerah.
Ida mengatakan pengawas ketenagakerjaan memiliki peran sentral untuk mengawasi kepatuhan
implementasi peraturan perundangan terkait dengan upah minimum.
187
