Page 192 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 192

Judul               Anies Revisi UMP 2021 DKI Jakarta, Langgar UU Cipta Kerja?
                Nama Media          cnbcindonesia.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.cnbcindonesia.com/news/20211223144245-4-
                                    301496/anies-revisi-ump-2021-dki-jakarta-langgar-uu-cipta-kerja
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-23 15:40:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik) Silakan saja, sangat bisa PTUN, lakukan
              saja

              negative - Anies Baswedan (Pengamat Kebijakan Publik) Pergub nggak bisa dikeluarkan saja
              tanpa liat Perda dan peraturan di atasnya

              negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Sampai saat ini kami belum menerima
              Pergubnya. Jika jika sampai keluar, kami akan ajukan ke PTUN

              neutral - Nurjaman (Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta) Kalo di- publish pergubnya kami mohon
              urungkan  niatnya,  kalau  sudah  diterbitkan  dibatalkan  kembali  karena  Pak  Anies  punya
              wewenang. Jika usaha kami nggak menghasilkan yang baik kami akan upaya hukum melalui
              PTUN

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada sanksi diberikan ke kepala daerah yang
              tidak  memenuhi  kewajiban,  akan  dapat  sanksi  administrasi,  dan  ada  di  surat  edaran  (SE)
              tersebut dijelaskan sanksi teguran tertulis, kemudian sampai terberat pemberhentian sementara
              dan permanen. Ini mengacu ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014

              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kemnaker siap hadir untuk
              memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena
              unsur pembinaannya yang kita kedepankan



              Ringkasan

              Kalangan pengusaha bakal mengajukan langkah hukum terkait revisi upah minimum provinsi
              (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Mereka bakal menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
              ke  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  setelah  revisi  peraturan  gubernur  terbaru  keluar.
              "Silakan saja, sangat bisa PTUN, lakukan saja," kata Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio
              kepada Kamis (23/12/21).


                                                           191
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197