Page 243 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

TINDAKAN AROGANSI OKNUM BURUH BANTEN DUDUKI KANTOR GUBERNUR
MENUAI KRITIKAN SEJUMLAH TOKOH
Oknum Buruh yang menduduki Kantor Gubernur banyak mendapat kritikan dari sejumlah tokoh
masyarakat di Banten.

Hal ini dikatakan oleh Prof. Syibli, Ketua Baznas Banten sekaligus Rektor Universitas Matlahul
Anwar ini menyayangkan terhadap oknum buruh yang tidak santun dalam menyampaikan
aspirasi dan pendapatnya.

“Menurut hemat saya, setiap orang dijamin undang-undang untuk menyampaikan pendapat dan
gagasan serta idenya termasuk unek-uneknya, namun cara dan teknisnya itu yang harus santun
dan beretika, jangan sampe mengganggu ketertiban umum apalagi menghambat pelayanan
umum” ujar Prof Syibli. (23/12/2021).

Prof Syilbi menyarankan agar buruh elegan dan santun dalam menyampaikan aspirasi tidak
masuk menduduki apalagi sampai merusak fasilitas pemerintah dalam hal ini kantor Gubernur
Banten.

“saya pikir alangkah baiknya bila duduk bersama, bersama pemegang kebijakan, kemudian
dibicarakan bersama dengan mengedepankan kemaslahatan bersama. Alangkah indahnya bila
kita belajar dari salat berjamaah, sekiranya imam ada kekeliruan makmum tdk boleh unjuk rasa
dg memisahkan diri, tapi ingatkan imam dengan santun dan bijak” Tambahnya.

Mengenai penetapan UMP dan UMK di Banten tahun 2022 menurut Rektor Universitas Matlahul
Anwar ini bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim sudah tepat dan berdasarkan aturan.

“Pak Gubernur sudah menetapkan UMK berdasarkan musyawarah Tripartit antara Pemerintah,
Buruh dan Pengusaha. Selain itu, berdasarkan peraturan dari Pemerintah Pusat” ujarnya.
Menurutnya Gubernur Banten sudah menetapkan sesuai dengan kaidah aturan dan kajian-kajian
aturan yang berlaku.

“Saya pikir Pak Gubernur mengambil kebijakn seperti itu tentu sudah melalui kajian-kajian”
ujarnya.

Masih menurut Prof. Syibli bahwa seorang Kepala Daerah pasti menetapkan kebijakan sesuai
kajian dan pertimbangan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Seorang Kepala Daerah saya yakin tidak serta merta berbicara tanpa ada kajian dan
pertimbangan kemaslahatan. Gubernur bukan mengurusi orang perorang atau kelompok
perkelompok tapi masyarakat Banten secara keseluruhan” tambahnya.

Berdasarkan informasi bahwa keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim telah mengacu pada
Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 dan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

“Penetapan UMP dan UMK sudah sesuai ketentuan dan aturan yang tertuang dalam undang-
undang nomor 11 tahun 2021 dan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan” ujar Gubernur
WH.

Diketahui bahwa ribuan buruh berdemo di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Serang yang menuntut Gubernur Banten merevisi UMP menjadi 5,4 persen. (RLS/AY)

242