Page 245 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 245

Ringkasan

              Ratusan  buruh  dari  berbagai  aliansi  serikat  menduduki  Pendopo  Gubernur  Banten,  Kawasan
              Pusat  Pemerintahan  Provinsi  Banten  (KP3B),  Kecamatan  Curug,  Kota  Serang,  Rabu
              (22/12/2021). Para buruh, bahkan merangsek ke ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim.
              Sebelum masuk pendopo, para buruh berunjuk rasa dan memblokade jalan di depan KP3B. Aksi
              mereka  masih  terkait  tuntutan,  agar  Gubernur  Banten  merevisi  besaran  Upah  Minimum
              Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022. Kemudian, sekitar pukul 17.15 WIB ratusan buruh bergerak
              menuju Pendopo Gubernur Banten dan berharap bisa bertemu dengan Gubernur Banten.



              RUANG KERJA GUBERNUR ”DIGELEDAH”

              Ratusan  buruh  dari  berbagai  aliansi  serikat  menduduki  Pendopo  Gubernur  Banten,  Kawasan
              Pusat  Pemerintahan  Provinsi  Banten  (KP3B),  Kecamatan  Curug,  Kota  Serang,  Rabu
              (22/12/2021). Para buruh, bahkan merangsek ke ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim.

              Sebelum masuk pendopo, para buruh berunjuk rasa dan memblokade jalan di depan KP3B. Aksi
              mereka  masih  terkait  tuntutan,  agar  Gubernur  Banten  merevisi  besaran  Upah  Minimum
              Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022. Kemudian, sekitar pukul 17.15 WIB ratusan buruh bergerak
              menuju Pendopo Gubernur Banten dan berharap bisa bertemu dengan Gubernur Banten.

              Buruh yang datang dengan jumlah banyak merangsek masuk ke dalam ruang kerja Gubernur
              Wahidin Halim. Namun, ruang kerja gubernur dalam kondisi kosong. Video aksi buruh merangsek
              masuk ke ruang gubernur ini beredar di aplikasi perpesanan. Dalam video tersebut terlihat para
              buruh masuk ke ruang kerja WH dan memeriksa seisi ruangan tersebut. Beberapa buruh juga
              terlihat mengambil minuman dalam kulkas di ruangan gubernur.

              Aksi ini tidak berlangsung lama, para buruh akhirnya kembali ke lokasi aksi. Ketua DPD Serikat
              Pekerja Nasional (SPN) Banten Intan Indria Dewi menuturkan, aksi demonstrasi ini menuntut
              Gubernur  Banten  WH  untuk  segera  merevisi  UMK  2022,  dengan  kenaikan  UMK  sebesar  5,4
              persen.

              "Kita  masih  menuntut  kenaikan  5,4 persen.  Dengan  dasar  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi
              nasional," katanya. Menurut dia, Gubernur Banten seharusnya mencontoh Gubernur DKI dan
              Sumatera  Barat  dalam  menentukan  besaran  kenaikan  UMK  2022  tanpa  berpatokan  pada
              Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              "Gubernur (DKI Jakarta) Anies Baswedan sudah merevisi UMK 2022. Alasannya merujuk data
              inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Dengan  pertimbangan  bagaimana  meningkatkan
              daya  beli  masyarakat,  sehingga  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  di  Jakarta,"  ujarnya.
              Menurut dia, ada nilai-nilai kemanusiaan yang perlu menjadi pertimbangan.

              "Kan di sini bisa mencontoh DKI Jakarta, Gubernur Sumatera Barat yang (dalam menetapkan
              UMK) tidak berpatokan pada PP 36," ucapnya. Dengan adanya surat rekomendasi LKS Tripartit,
              tutur dia, seharusnya Gubernur Banten tak ada lagi ketakutan untuk merevisi UMK. "Ajuan LKS
              Tripartit sudah disepakati.

              Di dalamnya ada unsur Apindo dan serikat buruh. Harusnya gubernur tak ada ketakuan lagi
              merevisi UMK 2022," tuturnya. Salah satu buruh Banten yang ikut menduduki kantor Gubernur
              dan Wakil Gubernur Banten mengatakan, dia tidak akan pulang sampai WH menemui para buruh
              dan memberikan keterangan.




                                                           244
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250