Page 245 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

Ringkasan

Ratusan buruh dari berbagai aliansi serikat menduduki Pendopo Gubernur Banten, Kawasan
Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu
(22/12/2021). Para buruh, bahkan merangsek ke ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim.
Sebelum masuk pendopo, para buruh berunjuk rasa dan memblokade jalan di depan KP3B. Aksi
mereka masih terkait tuntutan, agar Gubernur Banten merevisi besaran Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022. Kemudian, sekitar pukul 17.15 WIB ratusan buruh bergerak
menuju Pendopo Gubernur Banten dan berharap bisa bertemu dengan Gubernur Banten.

RUANG KERJA GUBERNUR ”DIGELEDAH”

Ratusan buruh dari berbagai aliansi serikat menduduki Pendopo Gubernur Banten, Kawasan
Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu
(22/12/2021). Para buruh, bahkan merangsek ke ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim.

Sebelum masuk pendopo, para buruh berunjuk rasa dan memblokade jalan di depan KP3B. Aksi
mereka masih terkait tuntutan, agar Gubernur Banten merevisi besaran Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022. Kemudian, sekitar pukul 17.15 WIB ratusan buruh bergerak
menuju Pendopo Gubernur Banten dan berharap bisa bertemu dengan Gubernur Banten.

Buruh yang datang dengan jumlah banyak merangsek masuk ke dalam ruang kerja Gubernur
Wahidin Halim. Namun, ruang kerja gubernur dalam kondisi kosong. Video aksi buruh merangsek
masuk ke ruang gubernur ini beredar di aplikasi perpesanan. Dalam video tersebut terlihat para
buruh masuk ke ruang kerja WH dan memeriksa seisi ruangan tersebut. Beberapa buruh juga
terlihat mengambil minuman dalam kulkas di ruangan gubernur.

Aksi ini tidak berlangsung lama, para buruh akhirnya kembali ke lokasi aksi. Ketua DPD Serikat
Pekerja Nasional (SPN) Banten Intan Indria Dewi menuturkan, aksi demonstrasi ini menuntut
Gubernur Banten WH untuk segera merevisi UMK 2022, dengan kenaikan UMK sebesar 5,4
persen.

"Kita masih menuntut kenaikan 5,4 persen. Dengan dasar pertumbuhan ekonomi dan inflasi
nasional," katanya. Menurut dia, Gubernur Banten seharusnya mencontoh Gubernur DKI dan
Sumatera Barat dalam menentukan besaran kenaikan UMK 2022 tanpa berpatokan pada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Gubernur (DKI Jakarta) Anies Baswedan sudah merevisi UMK 2022. Alasannya merujuk data
inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pertimbangan bagaimana meningkatkan
daya beli masyarakat, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jakarta," ujarnya.
Menurut dia, ada nilai-nilai kemanusiaan yang perlu menjadi pertimbangan.

"Kan di sini bisa mencontoh DKI Jakarta, Gubernur Sumatera Barat yang (dalam menetapkan
UMK) tidak berpatokan pada PP 36," ucapnya. Dengan adanya surat rekomendasi LKS Tripartit,
tutur dia, seharusnya Gubernur Banten tak ada lagi ketakutan untuk merevisi UMK. "Ajuan LKS
Tripartit sudah disepakati.

Di dalamnya ada unsur Apindo dan serikat buruh. Harusnya gubernur tak ada ketakuan lagi
merevisi UMK 2022," tuturnya. Salah satu buruh Banten yang ikut menduduki kantor Gubernur
dan Wakil Gubernur Banten mengatakan, dia tidak akan pulang sampai WH menemui para buruh
dan memberikan keterangan.

244