Page 250 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 250
"Kami meminta seluruh Kadisnaker dan pengawas ketenagakerjaan untuk menjaga
keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan perlindungan hak pekerja. Kolaborasi dan
sinergi harus terus dibangun di antara Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah,"
katanya.
Dia juga meminta pengawas ketenagakerjaan untuk bekerja lebih profesional dengan melakukan
langkah preventif dan edukatif terkait pelaksanaan keputusan pemerintah mengenai besaran
upah buruh tahun 2022. Upaya-upaya pembinaan harus lebih dikedepankan dengan tidak
meninggalkan penindakan hukum sebagai langkah terakhir.
"Pengawas ketenagakerjaan selaku penegak hukum ketenagakerjaan untuk bekerja secara
profesional dengan melakukan langkah-langkah preventif-edukatif, represif-yustisial, atau
memastikan pelaksanaan upah minimum," katanya.
Dia mengatakan, penetapan UM tahun 2022 sangat istimewa. Sebab, keputusan itu dibuat
bersamaan dengan upaya pemerintah memulihkan perekonomian pada masa Pandemi Covid-19.
"Fenomena penetapan UM tahun 2022 merupakan hal yang istimewa karena dilakukan dengan
upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Terkait hal itu, katanya, terdapat dua hal
penting yang harus dicermati, yaitu kepastian pemenuhan hak upah minimum dan kelangsungan
usaha," katanya.
Karena itu, Ida mengingatkan perlunya langkah antisipatif dalam memastikan perlindungan
terhadap hak pekerja, khususnya hak upah sesuai dengan ketentuan UM. Hal itu mengingat
pengawas memiliki peran sangat fundamental dalam mengawal dipatuhinya peraturan
perundangan terkait UM.
249
