Page 268 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

Namun, Pemprov DKI Jakarta mesti bersiap menghadapi polemik kenaikan UMP 2022 di meja
hijau. Kalangan pengusaha kukuh menggugat ke pengadilan.
Gugatan Apindo

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan bakal
menggugat Gubernur DKI Jakarta ke Pengadilan 'Kita Usaha Negara (PTUN) atas revisi kenaikan
UMP 2022 dari 0,85% menjadi 5,1%.

Terdapat beberapa hal yang dinilai menjadi masalah. Pertama, Anies dianggap Apindo melanggar
regulasi pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan. Dua
pasal yang dinilai dilanggar adalah Pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan Pasal
27 mengenai UMP.

Kedua, revisi UMP DKI dianggap bertentangan dengan Pasal 29 tentang waktu penetapan pah
minimum yang selambat-lambatnya itetapkan pada 21 November 2021.

Ketiga, Pemprov DKI Jakarta dianggap secara sepihak melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022
tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta. Apindo menjadi
sebagai bagian dari dewan pengupahan unsur pengusaha.

Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan apa
yang dilakukan Anies secara konstitusional sudah tepat. Oleh karena itu, dia tidak mungkin
diberikan sanksi.
"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 91 /PUU-XVIII/2020 terutama di amar 6,
dijelaskan bahwa diberlakukan peraturan yang sebelumnya ketika UU Cipta Kerja belum
disahkan," katanya, Selasa (21/12/2021).

Feri menjelaskan sudah menjadi kewenangan gubernur untuk mengatur UMP melalui peraturan
daerahnya. "Dalam konteks ini, tentu saja secara konstitusional tindakan Anies yang dibenarkan.
Sementara, tindakan kementerian dan presiden yang mengabaikan putusan MK adalah tindakan
yang salah. Oleh karena itu tidak mungkin orang yang menjalankan amanat konstitusional
melalui putusan MK diberikan Sanksi," jelasnya.

(Jaffry Prabu Prakoso/Rahmad rauzan/Bisnis Indonesia)

267