Page 266 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

Judul Bappenas Dukung Anies
Nama Media Solo Post
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg3
Jurnalis Maria Elena
Tanggal 2021-12-23 11:06:00
Ukuran 373x406mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 32.451.000

News Value Rp 97.353.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) Itu artinya
memberikan bantalan pertumbuhan konsumsi setidak-tidaknya 5,2%. Jadi kalau 56% saja dari
PDB [produk domestik bruto] kita itu adalah konsumsi, kenaikan itu saja 2,3% sudah ada di
tangan. Apalagi PPN akan naik 1%, ini saya kira perlu dipikirkan

neutral - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) Kami di Bappenas
menghitung kalau naiknya saja rata-rata bisa 5% itu akan memompa disposal pengeluaran dari
menambah konsumsi itu kira-kira sama dengan Rp 180 triliun per tahun
neutral - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) Saya sangat respect
dengan beliau, beliau mengatakan kepada saya enggak mungkin Pak Harso kenaikan UMR itu,
UMP itu cuma 1 %. Rumusnya itu memang seperti itu berdasarkan PP dan sebagainya, tapi itu
memang tidak mungkin
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Situasinya membuat kita di daerah harus
memilih, mana yang lebih penting, administratif atau keadilan

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Ini bukan cuma mengganggu rasa keadilan,
tetapi seakan ada ketidakwajaran. Di mana saat kondisi ekonomi meningkat, tetapi kenaikan
UMP malah menurun

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
No. 91 /PUU-XVIII/2020 terutama di amar 6, dijelaskan bahwa diberlakukan peraturan yang
sebelumnya ketika UU Cipta Kerja belum disahkan

negative - Feri Amsari (Pakar Hukum Pidana dari Universitas Andalas) Dalam konteks ini, tentu
saja secara konstitusional tindakan Anies yang dibenarkan. Sementara, tindakan kementerian
dan presiden yang mengabaikan putusan MK adalah tindakan yang salah. Oleh karena itu tidak
mungkin orang yang menjalankan amanat konstitusional melalui putusan MK diberikan Sanksi

265