Page 264 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

Judul Gubernur Banten Tak Akan Revisi UMP-UMK
Nama Media medcom.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.medcom.id/nasional/daerah/8KyJQA6N-gubernur-banten-
tak-akan-revisi-ump-umk
Jurnalis Hendrik
Tanggal 2021-12-23 11:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Saya patuh terhadap aturan yang berlaku. Tidak
akan merevisi keputusan selama tidak ada instruksi dari pemerintah pusat. Penetapan UMP dan
UMK sudah sesuai ketentuan dan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2021 dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan

negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Saya sangat menyesalkan tindakan anarkistis dan
ketidaksantunan dari buruh
negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Saya meminta agar aparat kepolisian dapat
bertindak tegas terhadap oknum pendemo yang telah anarkis dan merusak fasilitas pemerintah

Ringkasan

Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan tak akan merevisi upah minimum provinsi (UMP)
dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) selama tidak ada instruksi dari pemerintah pusat.
Sikap tersebut menjawab penyampaian aspirasi buruh terkait tuntutan revisi upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2022, sebesar 5,4%.

GUBERNUR BANTEN TAK AKAN REVISI UMP-UMK

Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan tak akan merevisi upah minimum provinsi (UMP)
dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) selama tidak ada instruksi dari pemerintah pusat.
Sikap tersebut menjawab penyampaian aspirasi buruh terkait tuntutan revisi upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2022, sebesar 5,4%.
"Saya patuh terhadap aturan yang berlaku. Tidak akan merevisi keputusan selama tidak ada
instruksi dari pemerintah pusat. Penetapan UMP dan UMK sudah sesuai ketentuan dan aturan
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang pengupahan," ujarnya, Kamis, 23 Desember 2021.
263