Page 262 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

BURUH DUDUKI RUANG KERJA GUBERNUR

Aliansi serikat buruh dan pekerja di Tangerang Raya kembali turun ke jalan. Mereka menuntut
upah minimum kabupaten dan kota (UMK) di Banten naik sebesar 5,4 persen sesuai dengen
kesepakatan antara buruh, pemerintah dan pengusaha.

Diketahui UMK 2022 yang ditetapkan Gubernur Banten pada akhir November lalu, kenaikan
tertinggi untuk Kota Tangsel sebesar 1,17 persen. Bahkan tiga daerah, Kabupaten Serang,
Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan upah. Tetap seperti tahun
sebelumnya.

Wakil Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang Budiono mengatakan, ada dua tuntutan yang
dibawa aksi massa ke kantor Gubernur Banten.

Yakni, revisi Surat Keputusan Gubernur Banten tentang UMK 2022 yang telah ditetapkan dan
permintaan maaf dari Gubernur Banten Wahidin Halim atas ucapannya yang dinilai menyakiti
perasaan buruh.

"Tututan hari ini kami meminta Gubernur Banten merevisi SK terkait Upah Minimum Kabupaten
dan Kota (UMK) yang sudah dikeluarkan, besarannya (tuntutan kenaikan -red) sebesar 5,4
persen.

Sedangkan, ketika kami aksi di KP3B, itu gubernur selalu tidak ada. Padahal kami kan termasuk
warganya. Seolah-olah begini (tidak menemui -red) banget, apa salah kami, sehingga gubernur
memperlakukan kami seperti ini. Kedua, kami mendesak gubernur meminta maaf atas
ucapannya waktu itu," paparnya kepada Tangerang Ekspres ketika diwawancarai, Rabu (22/12).

Diketahui, hasil penetapan UMK 2022 di Banten, besaran upah di Kota Tangerang yaitu Rp
4.285.798,90, Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 4.280.214,51 dan Kabupaten Tangerang
sebesar Rp 4.230.792,65, Kabupaten Serang sebesar Rp 4.215.180,86, Kota Serang sebesar Rp
3.850.526,18. dan Kabupaten Pandeglang ditetapkan Rp 2.800.292,64.

Budi menjelaskan, salah satu isu yang dibawa serikat buruh dan pekerja yakni mampunya
Pemprov DKI Jakarta menaikan UMP sebesar 5,1 persen. Padahal, kata dia, ketika bicara Banten
khususnya Tangerang Raya memiliki peran penyangga ibu kota yang seharusnya sudah ada
kenaikan.

"Apalagi di Banten disebut kota seribu industri. Masa iya sih tidak ada kenaikan sama sekali.
Karena di Banten ini ada tiga kabupaten yang tidak mengalami kenaikan yakni, Kabupaten
Tangerang, Kabupaten Serang dan Pandeglang.

Sementara Jakarta ada kenaikan 5,1 persen," paparnya. Budi menjelaskan, organisasi buruh dan
pekerja serempak se-Banten turun aksi ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Untuk di Tangerang Raya ada tiga titik kumpul, yakni, Lampu Merah Citra Raya, Lampu Merah
Balaraja Timur dan kawasan Bitung. Di mana, jumlah massa aksi dari Tangerang Raya sebanyak
6 ribu orang. "Sampai malam ini (kemarin) kami menguasai kantor dinas Gubernur Banten.

Bahkan, ruang kerjanya kami duduki. Jujur dalam aksi ini kami puas karena berhasil menduduki
kantor dinas gubernur," jelasnya. Buruh masih berharap gubernur merevisi SK UMK tahun 2022.

"Sebenarnya, yang salah bukan kami tetapi gubernur karena sudah ada kesepakatan antara
Pemprov Banten, pengusaha dalam hal ini APINDO dan perwakilan serikat pekerja sudah sepakat
ada kenaikan UMK sebesar 5,4 persen, itu atas petunjuk Gubernur Banten.

261