Page 258 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 258
Pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara Timur Tengah, termasuk Kerajaan Arab
Saudi dihentikan usai keluar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015.
Kini, Arab Saudi meminta Indonesia mengirim lagi pekerjanya ke negara mereka. Apakah akan
dikirim lagi pada 2022? Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
Sanusi, tidak menjawab secara rinci. Dia mengatakan saat ini masih dilakukan upaya perbaikan
dan evaluasi.
Menurut dia, sejak 2015, upaya perbaikan pun dilakukan pemerintah Indonesia dengan membuat
kerja sama bilateral penempatan PMI ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal
(SPSK) dengan sistem IT terintegrasi. Hanya saja, belum diimplementasikan sampai sekarang.
"Proses integrasi cukup memakan waktu dan adanya pandemi COVID-19 sehingga, kedua
pemerintah perlu melakukan perpanjangan masa berlaku Technical Arrangement SPSK Indonesia
dan Arab Saudi," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, kepada kumparan, Kamis
(23/12).
Terkait perpanjangan masa berlaku tersebut, Anwar mengungkapkan Menaker Ida Fauziyah dan
Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi sudah menyepakatinya dalam pertemuan bilateral di sela-sela
pertemuan Abu Dhabi Dialogue.
"Saat ini, Pemerintah Indonesia (Kemnaker, Kemlu dan BP2MI) tengah melakukan evaluasi dan
menyusun posisi pemerintah Indonesia sebelum dilakukannya perpanjangan masa berlaku TA
SPSK Indonesia dan Arab Saudi," jelas Anwar.
Adapun penempatan PMI ke Arab Saudi melalui SPSK dibatasi dari segi jumlah dan lokasi
penempatannya. Dalam pilot project SPSK, hubungan kerja PMI adalah dengan Syarikah
(perusahaan berbadan hukum) dan bukan dengan pengguna perseorangan.
Selain itu, berbagai langkah perbaikan juga dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Pertama,
dibentuknya departemen baru (Protection and Support Department) yang bertanggung jawab
khusus terhadap penanganan perlindungan pekerja migran sektor domestik.
Lalu, perbaikan tata kelola penggunaan pekerja migran sektor domestik dengan dibangunnya
sistem IT bernama MUSANED. Sistem ini yang akan diintegrasikan dengan SISNAKER milik
pemerintah Indonesia.
"Proses perekrutan, penempatan dan perlindungan pekerja migran, termasuk pengaturan
lembaga penempatan dan pengguna pekerja migran, berada di bawah kendali pemerintah Arab
Saudi," tutur Anwar.
Terakhir, adanya call center khusus yang menangani masalah ketenagakerjaan di Arab Saudi
dengan 9 bahasa, termasuk Bahasa Indonesia.
257
