Page 260 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 260
Ditambahkannya, terkait tuntutan buruh untuk merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah
Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 5,4%, gubernur mengatakan bahwa sudah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan tentang pengupahan.
"Penetapan UMP dan UMK sudah sesuai ketentuan dan aturan yang tertuang dalam undang-
undang nomor 11 tahun 2021 dan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan," tegasnya.
Meski sadar resikonya, Namun dirinya sebagai Kepala Daerah tidak akan merevisi UMP dan UMK
yang ditetapkan akhir November 2021 lalu selama tidak ada instruksi aturan dari pemerintah
pusat "Saya patuh terhadap aturan yang berlaku, dan tidak akan merevisi keputusan selama
tidak ada arahan dari pemerintah pusat, dan sampai saat ini tidak ada arahan revisi dari
pemerintah pusat," tegas Wahidin Halim.
Sumber: BeritaSatu.com
259
