Page 267 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 267
Ringkasan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa
mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi
(UMP) DKI 2022 sebesar 5,1%. Menurut Suharso, kenaikan UMP tersebut dapat membantu
mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang merupakan kontributor terbesar dalam
perekonomian Indonesia.
BAPPENAS DUKUNG ANIES
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa
mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi
(UMP) DKI 2022 sebesar 5,1%.
Menurut Suharso, kenaikan UMP tersebut dapat membantu mendongkrak konsumsi rumah
tangga, yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Indonesia.
"Itu artinya memberikan bantalan pertumbuhan konsumsi setidak-tidaknya 5,2%. Jadi kalau
56% saja dari PDB [produk domestik bruto] kita itu adalah konsumsi, kenaikan itu saja 2,3%
sudah ada di tangan. Apalagi PPN akan naik 1%, ini saya kira perlu dipikirkan," katanya dalam
keterangan pers, Rabu (22/12/2021).
Suharso menyampaikan besaran kenaikan UMP itu dapat mendorong konsumsi masyarakat
hingga Rp 180 triliun per tahun. Pada akhirnya, katanya, yang diuntungkan adalah pengusaha
juga. Dia menambahkan besaran kenaikan UMP tahunan tersebut akan memberikan bantalan
pertumbuhan konsumsi minimal 5,2%.
"Kami di Bappenas menghitung kalau naiknya saja rata-rata bisa 5% itu akan memompa disposal
pengeluaran dari menambah konsumsi itu kira-kira sama dengan Rp 180 triliun per tahun," jelas
Suharso.
Suharso mengungkapkan kenaikan UMP sendiri tidak mungkin hanya 1%. Dia mendapatkan
pandangan itu setelah berdiskusi dengan salah satu pengusaha ternama.
"Saya sangat respect dengan beliau, beliau mengatakan kepada saya enggak mungkin Pak Harso
kenaikan UMR itu, UMP itu cuma 1 %. Rumusnya itu memang seperti itu berdasarkan PP dan
sebagainya, tapi itu memang tidak mungkin," jelasnya.
Oleh karena itu, Suharso menilai kenaikan UMP sebesar 5,1 % akan berdampak baik kepada
pengusaha. Anies sebelumnya menyatakan alasan Pemprov DKI Jakarta menaikan UMP DKI
2022 karena mempertimbangkan rasa keadilan.
"Situasinya membuat kita di daerah harus memilih, mana yang lebih penting, administratif atau
keadilan," katanya.
Anies menyontohkan pada 2020. Ketika itu ekonomi Indonesia termasuk Jakarta terpuruk,
formula UMP yang dibuat oleh Kemenaker untuk wilayah DKI Jakarta bisa naik 3,3% untuk upah
di 2021. Ketika ekonomi domestik mulai membaik, dia heran formula kenaikan upah yang dibuat
Kemenaker untuk 2022 justru cuma menghasilkan kenaikan 0,8%.
"Ini bukan cuma mengganggu rasa keadilan, tetapi seakan ada ketidakwajaran. Di mana saat
kondisi ekonomi meningkat, tetapi kenaikan UMP malah menurun," tutur Anies.
266
