Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 153

Terkait langkah masifikasi lainnya, Fauziah mengatakan, Kemnaker turut mendorong pemerintah
              daerah (pemda) untuk mengalokasikan anggaran (APBD).
              "Hal ini berguna dalam meningkatkan penyelenggaraan program pemagangan, mengoptimalkan
              peran  dan  fungsi  Dinas  Tenaga  Kerja  (Disnaker)  Provinsi  atau  Kabupaten  dan  Kota  dalam
              pembinaan serta pengawasan program pemagangan," katanya.

              Selain  itu,  lanjut  Fauziah,  alokasi  APBD  juga  bermanfaat  untuk  meningkatkan  pelaksanaan
              sosialisasi program pemagangan kepada perusahaan-perusahaan.

              "Langkah terakhir yang diupayakan Kemnaker adalah dengan memberi super deduction tax atau
              kebijakan pengurangan pajak super paling tinggi sebesar 200 persen kepada perusahaan yang
              menyelenggarakan pemagangan mandiri," imbuhnya.

              Hal ini tercantum melalui Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan
              Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019.

              Fauziah  menegaskan,  pada  hakekatnya  pemagangan  merupakan  suatu  proses  mendapatkan
              keterampilan atau kompetensi di tempat kerja.

              "Kegiatan tersebut harus didampingi oleh pelatih dan memiliki program yang jelas," katanya.

              Maka dari itu, dalam merencanakan penyelenggaraan pemagangan, langkah awal adalah dengan
              melakukan pemetaan kebutuhan pemagangan dan sertifikasi pada setiap perusahan di masing-
              masing provinsi.

              Dengan begitu, kata dia, Kemnaker tak hanya memperoleh data potensi setiap daerah dalam
              penyelenggaraan  pemagangan  dan  sertifikasi.  Namun,  juga  mendapat  data  ketersediaan
              perangkat pemagangan dan sertifikasi.

              Misalnya,  lanjut  dia,  program  dan  mentor  pemagangan,  jumlah  asesor  sekaligus  jenis
              kompetensinya, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta perangkat pendukung lainnya.
              Pada kesempatan tersebut, Fauziah mengatakan, mentor pemagangan memiliki peran sangat
              penting dalam proses penyelenggaraan pemagangan, terutama dalam peningkatan kompetensi
              peserta pemagangan.

              "Ini karena, seorang mentor pemagangan harus mampu membimbing peserta pemagangan pada
              aspek keterampilan, sikap, pengetahuan, etos kerja, dan produktivitas," ujarnya.

              Tak hanya itu, tambah Fauziah, mentor harus mampu memberikan motivasi dan dorongan moral
              kepada para peserta, sehingga menjadi tenaga kerja yang kompetitif.

              "Hal  ini,  mengingat  peran  dan  fungsi  dari  pelatih  pemagangan  sangat  strategis,  maka  perlu
              adanya pembinaan dan peningkatan kompetensi," ucapnya.
              Salah satunya melalui ToT atau pelatihan untuk pelatih di tempat kerja.

              Lebih  lanjut  Fauziah  menegaskan,  tujuan  pelatihan  ini  adalah  untuk  menciptakan  pelatih  di
              tempat kerja atau mentor pemagangan yang kompeten.

              "Supaya mentor dapat membimbing dan melatih peserta pemagangan di perusahaan, sehingga
              mereka nantinya memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri," jelas Fauziah.
              Oleh karena itu, kata Fauziah, untuk mendukung terciptanya pemagangan berkualitas, Kemnaker
              konsisten mencetak tenaga pemagangan yang profesional dan kompeten.



                                                           152
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158