Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 148
KEMNAKER CETAK 3.550 TENAGA PEMAGANGAN PROFESIONAL
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan (Intala),
sejak 2017 hingga 2019 telah mencetak tenaga pemagangan profesional sebanyak 3.550 orang.
Tenaga pemagangan itu meliputi 2.250 Mentor Pemagangan, 1.000 Kordinator Pemagangan dan
300 Master Pemagangan.
"Untuk tahun ini, target pelatihan Mentor Pemagangan adalah sebanyak 802 orang dan Pelatihan
Koordinator Pemagangan sebanyak 375 orang," ujar Direktur Bina Intala Fauziah dalam
keterangan tertulis, Senin (23/11/2020).
Fauziah mengatakan mentor pemagangan memiliki peran sangat penting dalam proses
penyelenggaraan pemagangan, khususnya dalam peningkatan kompetensi peserta. Menurutnya,
seorang mentor pemagangan harus mampu membimbing peserta pemagangan pada aspek
keterampilan, sikap, pengetahuan, etos kerja dan lainnya.
"Mengingat peran dan fungsi dari pelatih pemagangan ini sangat strategis, maka perlu adanya
pembinaan dan peningkatan kompetensi, salah satunya melalui Pelatihan Pelatih (ToT) di tempat
kerja," imbuh Fauziah saat membuka pelatihan pelatih di tempat kerja (Mentor Pemagangan)
Angkatan XII-XVIII di Kota Bekasi.
Fauziah menegaskan tujuan pelatihan ini adalah untuk menciptakan pelatih di tempat kerja atau
mentor pemagangan yang kompeten untuk membimbing dan melatih peserta pemagangan di
perusahaan, sehingga para peserta pemagangan nantinya memiliki kompetensi yang sesuai
dengan kebutuhan industri. Selain itu, program pemagangan merupakan salah satu solusi tepat
untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan, khususnya dalam menyiapkan tenaga kerja dengan
kompetensi yang sesuai tuntutan pasar kerja.
"Program pemagangan juga dapat menjadi sarana bagi pekerja yang terkena PHK akibat COVID-
19 untuk meningkatkan skill, sehingga dapat terserap kembali di pasar kerja. Peserta
pemagangan akan mendapatkan pengalaman kerja serta kompetensi yang sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja," jelasnya.
Fauziah menegaskan dalam merencanakan penyelenggaraan pemagangan, langkah awal adalah
dengan melakukan pemetaan kebutuhan pemagangan dan sertifikasi di setiap perusahan di
masing-masing provinsi.
"Sehingga disamping akan diperoleh data potensi setiap daerah dalam penyelenggaraan
pemagangan dan sertifikasi, juga data ketersediaan perangkat pemagangan dan sertifikasi.
Misalnya program, mentor pemagangan, jumlah asesor dan jenis kompetensinya, LSP, dan
perangkat pendukung lainnya," pungkasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Kemnaker telah melakukan berbagai upaya masifikasi
pemagangan, di antaranya deklarasi pemagangan nasional menuju Indonesia kompeten pada
(23/12/2016) lalu oleh Presiden Republik Indonesia di Kawasan Industri KIIC, Karawang, Jawa
Barat. Setelah itu, dilanjutkan acara penyerahan sertifikat kompetensi peserta pemagangan pada
(27/12/2017) oleh Presiden RI di BBPLK Bekasi, Jawa Barat. Langkah masifikasi Kemnaker
lainnya yakni mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran (APBD) dalam
meningkatkan penyelenggaraan program pemagangan; mengoptimalkan Peran dan fungsi
Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan Program Pemagangan;
meningkatkan pelaksanaan sosialisasi program pemagangan kepada perusahaan-perusahaan.
Terakhir, pemberian Super Deduction Tax sebesar paling tinggi 200 persen kepada perusahaan
yang menyelenggarakan pemagangan mandiri melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019.
147
