Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 17
Judul Sidang Perdana Gugatan UU Cipta Kerja Digelar Hari Ini
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5267253/sidang-
perdana-gugatan-uu-cipta-kerja-digelar-hari-ini
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2020-11-24 05:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) (Hari ini, Selasa) sidang
perdana melalui virtual jam 11
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sidang perdana
judicial review terhadap Omnibus Law akan digelar hari ini, Selasa 24 Oktober 2020. Sidang
disebutnya digelar pukul 11.00 WIB secara virtual. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) dan KSPI sendiri telah mengajukan uji materi Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Mahkamah
Konstitusi (MK) pada 3 November 2020.
SIDANG PERDANA GUGATAN UU CIPTA KERJA DIGELAR HARI INI
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sidang perdana
judicial review terhadap Omnibus Law akan digelar hari ini, Selasa 24 Oktober 2020. Sidang
disebutnya digelar pukul 11.00 WIB secara virtual.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan KSPI sendiri telah mengajukan uji
materi Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 3 November 2020. "(Hari
ini, Selasa) sidang perdana melalui virtual jam 11," kata Iqbal melalui pesan singkat kepada
detikcom, kemarin Senin (23/11/2020).
Dia menjelaskan sidang perdana dijadwalkan untuk pemeriksaan berkas. Menurut kajian dan
analisa yang dilakukan KSPI, salinan UU No 11 Tahun 2020 itu khususnya klaster
ketenagakerjaan ditemukan banyak pasal yang merugikan kaum buruh.
Pada kesempatan sebelumnya, dia menjelaskan selain melakukan upaya konstitusional melalui
jalur MK, KSPI juga akan melanjutkan aksi-aksi dan mogok kerja sesuai dengan hak
konstitusional buruh yang diatur dalam undang-undang dan bersifat anti kekerasan.
16
