Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

RESMI, UMK SURABAYA RP 4,3 JUTA

Pemprov Jatim akhirnya mengambil keputusan terkait dengan nilai upah minimum kota (UMK).
Besaran upah untuk Kota Pahlawan mengalami kenaikan. Nominalnya mencapai Rp 4,3 juta.
Lebih tinggi jika dibandingkan dengan UMK tahun lalu.

Besaran UMK Surabaya pada 2020 mencapai Rp 4.200.479,19. Tahun depan UMK naik menjadi
Rp 4.300.479,19 atau mengalami peningkatan Rp 100 ribu. Kenaikan itu sesuai dengan usulan
pemkoL Minggu lalu dinas tenaga kerja (disnaker) berkirim surat ke Pemprov Jatim. Isinya,
usulan nilai UMK. Pemkot mengusulkan penambahan upah pekerja sebesar 3,27 persen.

Penetapan nilai UMK itu mendapatkan tanggapan dari sejumlah pihak. Ada yang sependapat
Sebab, pemprov sudah melihat kondisi terkini. Namun, ada juga yang kecewa. Perwakilan serikat
pekerja, Sholikin, sepakat dengan penetapan nilai UMK tersebut. Menurut dia, Pemprov Jatim
mampu melihat kondisi saat ini. "Karena pandemi korona sangat berdampak terhadap pekerja,"
ucapnya.
Pendapat Sholikin itu berbanding terbalik dengan sikap pengusaha. Perwakilan Apindo Andhi
Trias tidak sepakat dengan keputusan Pemprov Jatim. Menurut dia, penetapan tersebut tidak
memperhatikan seluruh aspek. Salah satunya adalah kondisi pengusaha.

Kekecewaan itu semakin memuncak. Sebab, pemprov dinilai tidak melihat aturan yang sudah
dikeluarkan pemerintah Yakni, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021. Dalam regulasi tersebut disebutkan
bahwa besaran upah minimum tahun depan setara dengan tahun ini. "Seharusnya aturan harus
dipatuhi," katanya.

Menurut Andhi, regulasi diciptakan sebagai aturan. Seluruhnya harus mematuhi kebijakan
tersebut. "Bukan justru melanggar," tegasnya.

Pengusaha tengah menggo-doklangkah ke depan. Andhi menuturkan bahwa pihaknya bakal
merapatkan barisan untuk mendengar penjelasan dari pengusaha lain. Pengusaha sangat
mungkin melayangkan protes. "Kami rapatkan dulu," ujarnya.

Pada bagian lain, pemkot sudah mendengar penetapan UMK tersebut. Plt Kepala Disnaker
Achmad Zaini menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari keputusan Pemprov Jatim
tersebut. "Sebelum sosialisasi keperusahaan, kami telaah serta menunggu koordinasi dengan
pemprov^' terangnya Wali Kota Surabaya Tri Risma-harini menuturkan, pemkot lebih dulu
melihat penerapan UMK. Sejurus kemudian, dilakukan langkah-langkah evaluasi. "Yang paling
penting, Kota Surabaya harus kondusif," tuturnya. (aph/c!4/git)

22