Page 312 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 312
PELECEHAN PEREMPUAN DI PERKEBUNAN SAWIT, KBRI TOKYO: TIDAK SESUAI
FAKTA DI LAPANGAN
Melalui artikel yang diterbitkan Associated Press (AP) News yang berjudul Rape and Abuses in
Palm Oil Fields Linked to Top Beauty Brands dan dimuat di Harian Japan Times pada Rabu
(18/11/2020) lalu, industri perkebunan kelapa sawit Indonesia dituding telah melakukan
pelecehan dan eksploitasi tenaga kerja perempuan.
Terkait hal tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo menyayangkan artikel yang
ditulis tersebut tidak mengutamakan prinsip cover both sides (cek dan ricek) terhadap fakta yang
sebenarnya terjadi di lapangan.
Melansir keterangan tertulis KBRI Tokyo dari InfoSawit, bagi pemerintah Indonesia, kebijakan
perlindungan tenaga kerja adalah prioritas. "Kami memastikan bahwa tidak ada eksploitasi masif
pekerja perempuan di industri kelapa sawit Indonesia," catat pihak KBRI Tokyo.
Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, kasus pelecehan dan
eksploitasi terhadap pekerja perempuan sebagaimana diberitakan merupakan rare and
unexpected incident yang tentunya akan ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum di
Indonesia.
"Petani dan perusahaan sawit baik berskala kecil maupun besar telah menyediakan lingkungan
kerja yang kondusif dan perlindungan yang layak bagi para pekerja khususnya pekerja
perempuan di perkebunan sawit. Sementara itu, perusahaan juga berkomitmen untuk
menerapkan prinsip keberlanjutan sesuai standar dan kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil
(ISPO) yang diterapkan oleh Pemerintah RI," tulis KBRI Tokyo.
Lebih lanjut, untuk memeroleh sertifikasi ISPO, harus memenuhi persyaratan legalitas yang jelas
termasuk syarat untuk kesehatan, keselamatan kerja serta perlindungan pekerja, termasuk
pekerja perempuan.
Sebagai komoditas yang menampung lebih dari 4 juta tenaga kerja langsung, pemerintah
Indonesia secara serius telah mengambil langkah-langkah perbaikan dan pemajuan industri sawit
dalam negeri.
"Dalam instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit
Berlanjutan 2019-2024 (RAN-PKSB), isu gender menjadi salah satu rencana aksi. Pemerintah
Indonesia berkomitmen penuh terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),"
tandas pihak KBRI Tokyo.
311
