Page 313 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 313
Judul Pengusaha Boleh Bipartit Jika tak Setuju Kenaikan UMK
Nama Media republika.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qk8cy7457/pengusaha-boleh-bipartit-jika-
tak-setuju-kenaikan-umk
Jurnalis Fuji Pratiwi
Tanggal 2020-11-23 10:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi) Bila ada ketidakmampuan
perusahaan dapat dikomunikasikan secara bipartit dengan serikat pekerjanya
positive - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi) Dengan perundingan tersebut,
diharapkan dapat titik temu, pengusaha dan pekerjanya sama-sama bisa menerima atas dasar
kesepakatan dengan melihat kemampuan keuangan perusahaan
positive - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi) Semoga ini dapat terealisasi
di Kota Bekasi dan keberlangsungan usaha pun dapat berjalan
Ringkasan
Upah Minimum Kabupaten dan Kota Bekasi, Jawa Barat sudah diteken Gubernur Jawa Barat,
Ridwan Kamil pada Sabtu (21/11). Sesuai dengan rekomendasi kepala daerah, masing-masing
upah naik sebesar Rp 292.882 dan Rp 193.226 untuk tahun 2021.
Keputusan untuk menaikkan upah minimum ini tidak dapat menyenangkan semua pihak.
Termasuk, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang sejak awal menolak ikut voting dalam
penetapan upah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ika Indah Yarti, mengatakan, ada mekanisme yang
dapat ditempuh pengusaha bila tak menyanggupi kenaikan UMK. Caranya dengan melakukan
perundingan bipartit antara pengusaha dan karyawan.
PENGUSAHA BOLEH BIPARTIT JIKA TAK SETUJU KENAIKAN UMK
Upah Minimum Kabupaten dan Kota Bekasi, Jawa Barat sudah diteken Gubernur Jawa Barat,
Ridwan Kamil pada Sabtu (21/11). Sesuai dengan rekomendasi kepala daerah, masing-masing
upah naik sebesar Rp 292.882 dan Rp 193.226 untuk tahun 2021.
312
