Page 316 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 316
"Layanan ini akan terus disempurnakan," kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Kamis
lalu (19/11/2020) kemarin.
( Ida menerangkan pengesahan PP dan pendaftaran PKB itu untuk memastikan materi dalam PP
atau pun PKB tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau merugikan salah
satu pihak baik pekerja atau pengusaha.
Plt Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Tri Retno Isnaningsih, menerangkan
layanan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara elektronik ini merupakan transformasi dari
layanan tatap muka pada pelayanan terpadu satu atap (PTSA) Kementerian Ketenagakerjaan.
Selama tahun 2018, tercatat ada 1.825 perusahaan yang melakukan pengesahan PP melalui
PTSA dan tahun 2019 naik menjadi 2.118 perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan yang
mendaftarkan PKB tahun 2018 sebanyak 255 perusahaan dan tahun 2019 naik menjadi 280
perusahaan.
"Harapannya dengan transformasi layanan tatap muka menjadi layanan digital ini dapat menjadi
salah satu pendorong peningkatan kuantitas pengesahan PP dan pendaftaran PKB," ujar Retno.
Terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, menilai layanan
E-PP dan E-PKB merupakan terobosan baik untuk merespon pandemi Covid-19 yang belum
berakhir. Sekalipun nantinya pandemi Covid-19 berakhir, layanan ini harus terus bergulir untuk
memberi kemudahan bagi pelaku hubungan industrial. Tapi proses yang dilakukan secara daring
ini harus mampu mengadopsi semua prosedur yang berlaku selama ini. Artinya, pendaftaran PP
dan PKB daring tidak menghilangkan substansi pendaftaran secara langsung (tata muka).
Salah satu persyaratan pendaftaran PKB dan PP yakni memperlihatkan struktur dan skala upah.
Mengingat ini masih dianggap dokumen rahasia oleh perusahaan, sehingga struktur dan skala
upah hanya diperlihatkan ketika mendaftarkan PP dan PKB, maka pendaftaran secara daring ini
harus menjawab persyaratan untuk memperlihatkan struktur dan skala upah kepada petugas.
“Bagaimana mekanismenya nanti? Apakah struktur dan skala upah diperlihatkan ketika
pendaftaran via online? Apakah struktur dan skala upah ikut dikirim bersama PP atau PKB, dan
setelah dilihat oleh petugas langsung dihapus?”
Kewajiban membuat struktur dan skala upah, menurut Timboel tercantum dalam UU No.11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena itu, harus dipastikan semua perusahaaan memiliki
struktur dan skala upah, sehingga ada kepastian tentang pengupahan di perusahaan. Dengan
struktur dan skala upah diharapkan tidak ada lagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun,
tapi upahnya hanya sebatas upah minimum atau dibawahnya.
Untuk memastikan seluruh perusahaan memiliki struktur dan skala upah, Timboel mengusulkan
syarat “memperlihatkan” harusnya diubah menjadi “melampirkan” struktur dan skala upah ketika
mendaftarkan PKB atau PP. Tentu saja pihak Kementerian dan dinas ketenagakerjaan akan
menjaga kerahasiaan dokumen ini, sehingga perusahaan menjadi nyaman ketika mereka
menyerahkan struktur dan skala upah sebagai lampiran.
Selain itu, Timboel berharap seluruh PKB dan PP yang didaftarkan ke dinas ketenagakerjaan di
provinsi, kabupaten/kota, dan di Kementerian Ketenagakerjaan agar bisa diakses oleh seluruh
dinas ketenagakerjaan dan kementerian. Hal ini penting agar pihak kementerian mengetahui
tentang PP dan PKB yang didaftarkan ke dinas ketenagakerjaan.
315
