Page 356 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 356
sementara (Pjs) bupatinya merekomendasikan delapan persen kenaikkan UMK 2021 sampai
dengan rapat terakhir Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.
APRESIASI KEPUTUSAN GUBERNUR, BURUH TETAP MINTA SK UMK 2021 DIREVISI
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto
mengapresiasi kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2021 di sejumlah daerah di Jabar. Meski
di sisi lain, pihaknya meminta 10 kabupaten/kota di Jabar yang belum menaikkan UMK 2021
untuk segera merevisinya.
"Pertama, kita apresiasi gubernur sudah menetapkan UMK tahun 2021 sesuai rekomendasi
bupati/wali kota masing-masing daerah. Namun dalam penetapan itu ada persoalan beberapa
daerah yang tidak naik UMK-nya," kata dia, Minggu (22/11/2020).
Roy menyebutkan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu daerah yang UMK-nya tetap atau sama
dengan 2020. Padahal, kata dia, Pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai rekomendasi penjabat
sementara (Pjs) bupatinya merekomendasikan delapan persen kenaikkan UMK 2021 sampai
dengan rapat terakhir Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.
Bahkan hingga ditandatanganinya berita acara dewan pengupahan tersebut, rekomendasi masih
tetap delapan persen. Namun dalam SK UMK tahun 2021 yang tadi malam diterbitkan oleh
Gubernur Jawa Barat, Kabupaten Cianjur menjadi salah satu di antara 10 kabupaten/kota yang
tidak naik.
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, alasan tidak adanya kenaikan UMK Cianjur
berdasarkan surat klarifikasi rekomendasi dari Pjs Bupati Cianjur pada 20 November 2021.
Padahal menurutnya, surat tersebut tidak pernah dibahas di Dewan Pengupahan Provinsi Jabar.
"Karena sampai selesai rapat Depeprov, tidak ada surat tersebut. Kita tidak tahu kapan surat
susulan dari Kabupaten Cianjur tersebut disampaikan ke Pemprov Jabar. Dan yang sangat kita
sayangkan kenapa tidak dibahas lagi di Depeprov Jabar kalau ada perubahan rekomendasi dari
kabupaten/kota," ungkap Roy.
Dengan demikian, Roy meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk segera merevisi Surat
Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Jabar 2021.
"Kita meminta Gubernur Jawa Barat untuk merevisi SK UMK Cianjur untuk dinaikkan sesuai
rekomendasi awal 8% dan juga 9 kabupaten/kota lainya. Serta meminta gubernur menggunakan
kewenangannya untuk menaikkan UMK tahun 2021 di kabupaten/kota tersebut agar buruh di
daerah tersebut juga mendapatkan keadilan," kata dia.
Sebelumnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa
Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jabar
2021. Keputusan Gubernur tentang UMK 2021 di Jabar ini telah ditandatangani Gubernur Jabar
Ridwan Kamil pada Sabtu (21/11/2020) dan berlaku pada 1 Januari 2021 mendatang.
Terdapat 10 daerah yang tidak menaikkan UMK di 2021 yaitu Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya,
Garut, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran, serta Kota Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, dan
Banjar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, 10
kabupaten/kota di Jabar tidak menaikkan UMK-nya sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
355
