Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

KEMENTERIAN/LEMBAGA SEDANG MENYELESAIKAN 44 ATURAN PELAKSANA CIPTA
KERJA
Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat dalam penyiapan peraturan pelaksanaan UU
Cipta Kerja saat ini terus melakukan akselerasi pembahasan dan penyelesaian 44 peraturan
pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4
Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Kemenko Perekonomian bersama-sama dengan 19 K/L yang menjadi penanggung jawab sektor
dari 44 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, secara intensif terus melakukan pembahasan
antar K/L mengejar waktu penyelesaian dari draft RPP dan RPerpres. Saat ini, sudah ada 30
peraturan pelaksanaan (27 RPP dan 3 RPerpres) yang diunggah di Portal UU Cipta Kerja
(https://uu-ciptakerja.go.id/).

"Pemerintah menargetkan pada akhir November atau awal Desember 2020, seluruh RPP dan
RPerpres yang memerlukan masukan dari masyarakat atau publik, sudah bisa diupload dan
diakses masyarakat melalui Portal UU Cipta Kerja, sehingga masyarakat bisa memberikan
masukan untuk penyempurnaan RPP dan RPerpres tersebut," kata Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, masih ada 14 peraturan pelaksanaan (13 RPP dan 1 RPerpres) yang masih
belum diunggah ke Portal UU Cipta Kerja, terutama yang masih dalam proses harmonisasi dan
sinkronisasi substansinya antar K/L. Memang tidak semua RPP yang substansinya memerlukan
masukan dari masyarakat, seperti misalnya RPP mengenai Penetapan Modal Awal Lembaga
Pengelola Investasi, yang pokok-pokoknya sudah ditetapkan di UU Cipta Kerja dan Pemerintah
tinggal menetapkan ke dalam PP.

Khusus RPP yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan (4 RPP), saat ini masih dilakukan
pembahasan di Tim Pembahas Tripartit Nasional. Sedangkan RPP terkait dengan Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dikoordinasikan
oleh Kemenko Perekonomian, saat ini subtansi RPP telah selesai dibahas dan sedang dilakukan
sinkronisasi antar K/L dan asesmen terhadap konsistensi pengaturan perizinan di masing-masing
sektor, untuk menghindari tidak sinkronnya kebijakan.

Sementara, untuk RPP di sektor keagamaan, yang terkait dengan pengaturan mengenai ibadah
haji dan umrah, Kemenko Perekonomian sedang mengkoordinasikan pembahasan bersama-
sama dengan Kementerian Agama, asosiasi/forum asosiasi dan para pelaku usaha
penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah.

Sedangkan RPerpres yang terkait dengan pengaturan usaha di bidang penanaman modal,
sedang dilakukan sinkronisasi pengaturan alokasi Bidang Usaha untuk UMK dan Kemitraan
dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar. RPerpres ini akan sejalan dengan RPP yang
mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM dan koperasi yang
telah selesai disiapkan RPP nya dan diunggah di Portal UU Cipta Kerja.

"Rancangan Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal atau yang kita kenal sebagai
Daftar Prioritas Investasi (DPI), saat ini sedang dilakukan sinkronisasi agar sejalan dengan RPP
lainnya, seperti RPP yang terkait dengan UMKM dan koperasi, agar seimbang antara kebutuhan
mendorong investasi dengan perlindungan dan pemberdayaan UMKM," ujar Airlangga.

Adapun yang terkait dengan RPP Perdagangan dan RPP Perindustrian, sudah dilakukan
sinkronisasi dan harmonisasi proses bisnis antara kedua sektor, agar terpadu dan terintegrasi
dalam pelaksanaannya di lapangan. Saat ini masih menunggu proses finalisasi hasil harmonisasi
untuk dituangkan ke dalam RPP Perdagangan dan juga di RPP Perindustrian.

46