Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

Sementara itu, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020 yang dilansir Badan
Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa mayoritas penerima menganggap program Kartu
Prakerja berhasil meningkatkan keterampilan kerja mereka.

"Sebanyak 88,92 persen dari mereka yang ikut pelatihan Program Kartu Prakerja ini menyatakan
bahwa program ini dapat meningkatkan keterampilan kerja. Jadi, penting sekali bahwa mereka
merasa, dari sudut pandang mereka, bahwa program ini ternyata bisa meningkatkan
keterampilan mereka," kata Kepala BPS Suhariyanto pada kesempatan yang sama.

Anggaran Rp 10 Triliun

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan,
pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 10 triliun untuk program Kartu Prakerja 2021.
Besaran anggaran ini telah dimasukkan ke Nota Keuangan APBN 2021. "Anggarannya di nota
keuangan, belum APBN, Rp 10 triliun," ucap Denni.

Ia mengatakan, pihaknya belum mengetahui program Kartu Prakerja yang akan dijalankan pada
2021. Sebab masih akan melihat kondisi perekonomian yang berjalan tahun depan. Apakah akan
kembali kepada konsep awal atau tetap berjalan dengan konsep semi bantuan sosial seperti
yang berlangsung di 2020.

"Kami belum tahu kebijakan yang akan diambil Kemenko Perekonomian. Kemenko pasti akan
mendengar penilaian dari ekonom terkait kondisi perekonomian dan dampak pandemi, sehingga
akan diputuskan ini masih semi bansos atau kompetensi murni," ucap Denni.

Ekonom Universitas Gadjah Mada Elan Satriawan mengatakan, bantuan sosial terkait pandemi
Covid-19 harus tetap dilanjutkan di 2021. Sebab, sampai saat ini belum ada kepastian mengenai
kapan berakhirnya pandemi.

"Bansos yang kaitannya dengan pandemi minimal sampai semester I karena kami melihat
dampaknya tidak akan berhenti pada 2021. Kami memandang perlu diperpanjang hingga 2021,"
ucap Elan.

Mengenai jenis bantuan sosialnya, ia melihat perlu ada kajian lebih lanjut apakah tetap melalui
program Kartu Prakerja atau jenis bantuan sosial lainnya. Bila ada program lain yang bisa
menjangkau masyarakat menengah ke bawah, maka program Kartu Prakerja bisa kembali ke
tujuan awal yaitu pengembangan SDM tanpa harus dijalankan dalam bentuk semi bansos lagi.

"Misalnya ada program lain yang diekspansi apakalh sampai 60% menampung mereka yang
diluar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maka bisa saja program Kartu Prakerja
dibebaskan dari misi bansos," ucap dia. (ark)

50