Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 48
Sedangkan yang berkaitan dengan penyelesaian RPP Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (KPBPB), saat ini Kemenko Perekonomian sedang mengharmonisasikan
berbagai skema insentif dan kemudahan, dengan kondisi empirik pelaksanaannya di lapangan
pada saat ini, terutama terkait dengan perlakuan perpajakan, kepabeanan dan cukai (insentif
fiskal), serta berbagai kemudahan perizinan dan insentif non-fiskal.
Melihat perkembangan penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang sangat progresif
ini, pemerintah sangat yakin target waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja,
yaitu tiga bulan sejak diundangkan akan dapat dicapai, dengan tetap memberikan ruang yang
seluas-luasnya kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan
masukan dalam penyusunan dan pembahasannya.
"Pemerintah optimistis akan dapat menyelesaikan semua peraturan pelaksanaan ini tepat waktu,
dengan tetap membuka kesempatan yang cukup luas kepada masyarakat untuk memberikan
masukan dalam penyelesaian seluruh RPP dan RPerpres aturan turunan UU Cipta Kerja," kata
Airlangga.bud/E-9.
47
