Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021

Judul Lindungi Hak-hak Pekerja
Nama Media Kompas
Newstrend Aturan Upah Buruh
Halaman/URL Pg9
Jurnalis Age
Tanggal 2021-02-20 05:29:00
Ukuran 246x255mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 202.950.000

News Value Rp 608.850.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Jumisih (Wakil Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI))
Permenaker ini seolah-olah demokratis karena memberi ruang berunding, tetapi faktanya posisi
pengusaha dan buruh tidak setara. Kuasa pengusaha lebih besar daripada buruh dan tidak perlu
teori tinggi-tinggi untuk mengetahui adanya ketimpangan dalam perundingan

neutral - Jumisih (Wakil Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)) Jika mau
membuat kesepakatan, standarnya seharusnya jangan menyasar pekerja yang upahnya adalah
(sama atau lebih rendah dari) upah minimum
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Pekerja yang mengalami
pemotongan upah diberi bantuan supaya daya beli pekerja dan keluarganya tetap terjaga. Hal
lain yang harus dipastikan adalah menjamin pekerja yang dipotong upahnya tetap menjadi
peserta jaminan sosial
negative - Hariyadi Sukamdani (Presiden Komisaris Solopos Group) Yang paling mengerti kondisi
perusahaan itu adalah si pengusaha dan pekerjanya sendiri. Peraturan ini justru memberi
fleksibilitas bagi kedua pihak karena bisa mengatur ulang upah sesuai kesepakatan. Kalau tidak
sepakat, ya, tentu tidak bisa

negative - Hariyadi Sukamdani (Presiden Komisaris Solopos Group) Kalau tidak ada regulasi,
repot juga. Kondisi cash flow sudah minus. Saya tidak dengar ada padat karya yang masih
bertahan, semuanya kerepotan sekarang ini
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kalau perusahaan
mau menyesuaikan besaran upah, harus berdasarkan kesepakatan, tidak boleh sepihak dan
pelaksanaannya pun sesuai dengan kesepakatan itu

Ringkasan
Pemerintah diminta melindungi pekerja melalui pengawasan dan bantalan sosial yang kuat
terkait pelonggaran upah di industri padat karya. Program subsidi upah diharapkan berlanjut.
Ketentuan tentang pelonggaran upah pekerja sektor padat karya diharapkan tidak menyasar

107