Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021

yang menerima upah di bawah upah minimum provinsi. Di Surabaya dan sekitarnya, porsinya
bahkan mencapai sekitar 60 persen.
Subsidi upah

Di tengah pandemi, pengurangan upah semakin marak. Survei Badan Pusat Statistik (BPS)
terhadap pelaku usaha menunjukkan, 14 dari tiap 100 perusahaan, yang beroperasi dengan
sistem bekerja dari rumah, merumahkan tenaga kerjanya tanpa bayaran. Pengurangan jam kerja
dan pemangkasan upah adalah langkah lain yang relatif banyak diambil perusahaan.

Jumisih mengatakan, pengusaha sudah mendapat sejumlah kemudahan, seperti keringanan
pajak, kredit, relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, dan kebijakan pemerintah untuk
tidak menaikkan upah minimum 2021. Pemerintah seharusnya mencari solusi untuk
menyelamatkan dunia usaha sekaligus buruh.

Kondisi buruh dinilai semakin miris karena pemerintah memutuskan tidak melanjutkan program
bantuan subsidi upah pekerja untuk tahun 2021. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh
Indonesia Timboel Siregar mengatakan, dengan permenaker itu, pemerintah seharusnya
membuat mitigasi dengan memberlakukan subsidi upah lagi.

"Pekerja yang mengalami pemotongan upah diberi bantuan supaya daya beli pekerja dan
keluarganya tetap terjaga. Hal lain yang harus dipastikan adalah menjamin pekerja yang
dipotong upahnya tetap menjadi peserta jaminan sosial," ujar Timboel.

Fleksibilitas

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menilai, permenaker itu pada
dasarnya memberikan fleksibilitas. Menurut dia, tidak masalah jika penyesuaian upah
bertentangan dengan UU Cipta Kerja yang melarang upah di bawah upah minimum.
"Yang paling mengerti kondisi perusahaan itu adalah si pengusaha dan pekerjanya sendiri.
Peraturan ini justru memberi fleksibilitas bagi kedua pihak karena bisa mengatur ulang upah
sesuai kesepakatan. Kalau tidak sepakat, ya, tentu tidak bisa," katanya.

Menurut Hariyadi, hampir semua perusahaan di sektor padat karya terdampak pandemi.
Perusahaan sudah mulai mengurangi upah buruh sejak tahun lalu dengan mekanisme
perundingan bipartit. Permenaker memberi penegasan dan dasar hukum untuk itu.

"Kalau tidak ada regulasi, repot juga. Kondisi cash flow sudah minus. Saya tidak dengar ada
padat karya yang masih bertahan, semuanya kerepotan sekarang ini," ujar Hariyadi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan,
kehadiran permenaker justru menegaskan, meski perusahaan terdampak pandemi, kewajiban
membayar upah dan hak lain ke pekerja harus dilaksanakan. Penyesuaian besaran upah juga
tidak boleh dilakukan semena-mena, tetapi berdasarkan kesepakatan dengan pekerja.

"Kalau perusahaan mau menyesuaikan besaran upah, harus berdasarkan kesepakatan, tidak
boleh sepihak dan pelaksanaannya pun sesuai dengan kesepakatan itu," tuturnya.

Dalam Pasal 7 Permenaker No 2/2021 disebutkan, kesepakatan antara pengusaha dan buruh
harus dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat keterangan tentang besaran upah yang
disepakati, cara pembayaran upah, serta jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama 31
Desember 2021. Hasil kesepakatan itu wajib disampaikan kepada pekerja. (AGE)

109