Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 115
Ida mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri untuk mengikuti prosedur yang
berlaku. Selain itu, pemerintah daerah, khususnya yang masyarakatnya banyak bekerja ke luar
negeri (kantong PMI), untuk lebih perhatian dengan isu tersebut.
"Kewajiban kita mengedukasi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dalam kondisi yang siap,
dengan kompetensi yang tersertifikasi, mengikuti prosedur yang benar, tidak terpikat dengan
calo-calo," ujarnya.
Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membangun 45 Layanan Terpadu Satu
Atap (LTSA) untuk mencegah bujuk rayu calo penempatan sekaligus melindungi para pekerja
migran.
"LTSA ini adalah salah satu cara kita untuk memberikan perlindungan kepada pekerja calon PMI
dan PMI kita, mulai dari daerah asal sampai nanti kembali ke daerahnya," ujarnya.
Pasalnya, LTSA akan memberi pelayanan penempatan kepada pekerja migran. Mulai dari
pendaftaran ketenagakerjaan hingga berbagai layanan lain, seperti kependudukan sipil, imigrasi,
kesehatan, kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan, BP2MI, hingga perbankan.
Seluruh layanan ini akan diberikan dengan cepat, mudah, murah, dan aman bagi calon pekerja
migran, serta meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran dan keluarganya.
"Kami berharap masyarakat jangan memilih cara yang instan, pakailah cara sesuai prosedur,
karena pemerintah hadir untuk mempermudah masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri,"
ujarnya.
Di sisi lain, Ida berharap LTSA juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan
kementerian/lembaga lain di tingkat pusat. Bahkan, hingga level terendah seperti pemerintah
desa.
Secara total, ada 6 LTSA di NTB yang tersebar di Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat,
Sumbawa, Bima, dan tingkat provinsi. (uli/age).
114
